TRIBUNNEWS.COM.BANDUNG- Sejumlah anggota DPRD Kota Bandung menolak pendidikan dan latihan anggota dewan yang digelar di hotel bintang empat.

Selain karena soal ketidakjelasan materi pelatihan, diklat di hotel berbintang ini juga dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Diklat oleh Badiklat Provinsi Jabar ini digelar di Hotel Homann Bandung, selama tiga hari mulai Senin (18/8/2014). Sejumlah anggota dari fraksi Golkar yang sempat hadir di hotel Homann  memilih kembali angkat kaki, dan melakukan rapat fraksi di gedung DPRD Kota Bandung.

"Fraksi Golkar berpedoman ke aturan Mendagri bahwa penyelanggaran diklat bisa diupayakan menggunakan kantor pemerintahan yang representatif," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung, Jhony Hidayat.

Jhony juga menyesalkan pelatihan disatukan dengan Sukabumi dan Bekasi yang jelas sangat beda wilayah dan karakternya. "Saya minta penjelasan karena pelatihan ini seperti pemaksaan," ujat  Jhonny.

Hal yang sama disampaikan Tatang Suratis dari Fraksi Golkar. Menurutnya, untuk diklat ini, Gedung DPRD yang baru sebenarnua bisa digunakan.

Tatang juga menyesalkan bahwa anggota DPRD Kota Bandung yang ikut diklat diberi fasilitas hotel untuk menginap. Padahal, ujarnya, itu tidak perlu karena anggota DPRD Kota Bandung punya rumah masing-masing. "Biaya diklat dan nginap Rp 4 juta per orang. Kalau hanya diklat saja mungkin bisa dihemat," ujarnya.

Fraksi PDIP dan Demokrat juga sempat menolak diklat di hotel berbintang dengan alasan yang sama. Meski demikian, ketua fraksi PKS, Teddy Rusmawan, memilih tetap ikut diklat sesuai tugas dari ketua sementara DPRD Kota Bandung, Aris Supriatna.

"Fraksi PKS akan mengikuti acara orientasi anggota DPRD yang diadakan badan diktat Jabar mengingat urgensinya dan kebutuhan pembekalan bagi anggota DPRD baru," ujar Teddy.

Ketua Fraksi PDIP, Rike Suryaningsih, mengaku semula juga menolak diklat ini dengan alasan penghamburan biaya. "Tapi, kata sekwan ini kegiatan wajib, jadi kami ikuti saja, walau tak pilih nginap," ujar Rike.(tsm)