Kader Gerindra Kecewa Tak Dapat Instruksi Latinro

TRIBUNNEWS.COM. MAKASSAR - Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Kamis (21/8/2014) .

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berharap warga Sulsel menerima apapun keputusan MK.

Ketua-ketua partai politik (parpol) di Sulsel juga kompak mengimbau masyarakat untuk tabah menerima keputusan MK.

Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), parpol pendukung utama Prabowo-Hatta masih menunggu instruksi La Tinro La Tunrung.

Namun hingga tadi malam, instruksi Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel itu belum juga dikeluarkan. Kader Gerindra pun kecewa dan mulai mempertanyakan "kesetiaan" La Tinro pada Prabowo, sang ketua dewan  pembina.

Di Jakarta, sekitar 50 ribu orang pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dilaporkan mengepung gedung MK siang ini.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen M Fuad Basya mengatakan, pihak intelejen sudah mendeteksi adanya pengerahan massa dari daerah ke Jakarta menjelang pembacaan putusan MK.

Namun, Fuad memastikan seluruh titik-titik strategis di Jakarta telah dijaga TNI di bawah kendali kepolisian.

Menurutnya, pergerakan massa yang akan ke Jakarta berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah lain.

Imbauan Syahrul

Syahrul selaku gubernur berharap Sulsel tetap aman dan kondusif pascapengumumkan keputusan MK.

“Harapan saya selaku gubernur, apapun keputusan MK kita terima sebagai bagian dari proses berdemokrasi. Apapun keputusan MK yang penting Sulsel tetap aman dan kondusif,” kata Syahrul usai meresmikan Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (20/8).

Syahrul berharap komentarnya tidak dikaitkan dalam kapasitasnya sebagai ketua partai tapi sebagai gubernur yang mengayomi seluruh kelompok kepentingan di Sulsel.
Puluhan personel polisi siaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, kemarin.

Lain halnya dengan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel di Jl Bontolangkasa. Kantor yang digawangi HL Arumahi itu masih tetap sepi. Tak ada seorang polisi pun yang kelihatan di kantor itu hingga tadi malam.

Humas Bawaslu Sulsel, Abdullah Gassing, protes atas ketiadaan polisi menjaga kantornya.
Menurutnya, Ketua Bawaslu Sulsel sudah bersurat ke polisi untuk pengamanan di kantornya namun belum ada tanggapan.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel kombespol Endi Sutendi mengatakan, personel sudah di siapkan. Hanya saja, mereka baru diturunkan hari ini untuk menjaga tempat-tempat vital.

"Untuk KPU 100 personel, Bawaslu dan Panwaslu masing-masing 30 personel," kata Endi.

Endi mengatakan, mengenai belum adanya personel pengamanan di Bawaslu dan Panwaslu, lantaran tempat tersebut dinilai masih kondusif.

"Sebelumnya ada pengamanan di sana,  namun setelah situasi kondusif, personel ditarik.
Tapi besok  Kamis  (21/8/2014) akan ada pengamanan kembali," kata Endi.
Sebelumnya Kapolda Sulselbar Irjen Pol Burhanuddin Andi memerintahkan "anak buahnya" untuk menembak di tempat pelaku kerusuhan pilpres.

Sudah Terbiasa

Elite parpol pengusung calon presiden-wakil presiden di Sulsel meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menerima keputusan MK.

Wakil Ketua Golkar Sulsel, M Roem, mengatakan, keputusan MK merupakan keputusan terbaik untuk bangsa sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi lalu terbelah yang berdampak kerusuhan.

Ketua DPRD Sulsel itu percaya masyarakat Sulsel sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu. "Khusus kita di Sulsel lebih dewasa dan tidak terpengaruh dengan hal semacam itu. Keputusan MK adalah yang terbaik," jelas Roem

Ketua PPP Sulsel, Amir Uskara, menilai keputusan MK bersifat mengikat dan berdasarkan undang-undang.

"Semua pihak harus bisa menerima apapun keputusan MK. Mereka memiliki aturan dalam memutuskan sesuatu jadi tidak mungkin berpihak," kata Amir.

Ia menjelaskan, pemilihan hanya merupakan proses demokrasi namun dengan tujuan yang sama yaitu menentukan pemimpin bangsa dari putra terbaik Bangsa Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris PDIP, Rudy Pieter Goni juga berharap agar keputusan MK tidak membuat bangsa terpecah belah. Menurutnya, semua proses persidangan sengketa pemilu di MK telah berjalan sesuai aturan sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.

"Kita ini bangsa satu sehingga tidak perlu menjadi dua, tiga hanya dengan keputusan MK. Siapapun presiden kita, merekalah yang terbaik dari yang terbaik," tutur Rudy.
Kader Gerindra

Kegalauan kader Gerindra menanti titah La Tinro diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Pangkep, Kamrussamad. Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu itu mengaku sudah dihubungi ketua-ketua DPC lain mempertanyakan sikap terkini La Tinro.

"Hingga kini belum ada instruksi apa-apa di Sulsel. Padahal di Jakarta ada kekuatan besar dari Kader Gerindra se-DKI dan Relawan," ujar Kamrussamad.

Menurutnya, seharusnya DPD bisa mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan serupa di kantor KPU Sulsel.

Apalagi, kata caleg DPR RI itu, La Tinro sudah di Makassar.

Absennya La Tinro dalam momen "menanti pengumuman MK" itu menjadi akumulasi kekecewaan sejumlah kader Gerindra menyusul suara pasangan nomor urut 1 yang kurang 30 persen di Sulsel.

DPP  sudah "menghukum" La Tinro atas suara minim Prabowo-Hatta itu dengan mengambil alih seleksi pimpinan DPRD. Hak La Tinro untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD di sejumlah kabupaten/kota diamputasi oleh DPP.

Sikap cuek La Tinro menyambut putusan MK membuat Kamrussamad cs curiga. "Terus terang, kami menaruh curiga dengan sikap para pimpinan DPD. Seharusnya ada pergerakan atau La Tinro sudah bela Jokowi kali," ujar Kamrussamad sambil tertawa kecil.(ham/edi/yud)