Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Poros Koalisi Merah Putih bergerilya menguasai tampuk pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan. Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS dikabarkan paling depan merebut kursi tiga pimpinan komisi.

Upaya serius sudah mereka susun. Sampai-sampai komunikasi di antara ketiga partai tersebut langsung dikoordinir Bupati Nunukan Basri, selaku Pembina Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nunukan.

"Pak Basri yang langsung menelepon ke partai-partai, berkoordinasi supaya ketua komisi dibagi untuk Demokrat, Gerindra, PKS," ujar sumber kepada www.tribunkaltim.co.id.

Pada pilkada 2011 lalu, Gerindra, PKS dan Golkar mengusung pasangan Basri-Asmah Gani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Asmah adalah kader Golkar. Belakangan, Demokrat yang pada pilkada lalu mengusung Laura-Karel berhasil direbut Basri dengan mendudukkan sang istri Irma Irawati sebagai ketua.

Koalisi sejak pilkada lalu terus dipupuk Basri dengan tetap merangkul Gerindra dan PKS untuk menyusun kekuatan di DPRD Kabupaten Nunukan. Gabungan ketiga partai di bawah naungan Koalisi Merah Putih total menguasai 50 persen plus 1 dari 25 kursi di DPRD Kabupaten Nunukan.

Partai Hanura, Partai Golkar masing-masing memperoleh tiga kursi, PDI Perjuangan Indonesia dan PBB masing-masing dua kursi. Sementara PAN dan PPP masing-masing memiliki satu kursi.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nunukan Hajjah Nursan membantah tegas wacana itu. Ia mengaku belum pernah sekali pun berkomunikasi dengan Basri atau Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Nunukan untuk membentuk poros merebut kursi pimpinan komisi.

"Sangat tidak benar. Saya belum pernah ada komunikasi dengan Bupati. Walaupun Menkes kunjungan kerja di sana (Sebatik) dan ada acara silaturahmi kami bertemu, saya sama sekali belum ada komunikasi," ujar Nursan saat dihubungi lewat telepon, Senin (8/9/2014).

Wakil Ketua DPRD sementara ini mengatakan, Gerindra belum berkomunikasi dengan partai-partai lainnya untuk membicarakan pimpinan komisi. Pihaknya lebih fokus agar pimpinan definitif DPRD Kabupaten Nunukan bisa secepatnya dilantik.

"Kami menunggu pelantikan pimpinan definitif," ujarnya. Nursan mengatakan, sejauh ini dirinya tidak punya tendensi dengan partai-partai lainnya. Ia pun melakukan komunikasi dengan sejumlah partai, tak hanya dengan politisi Partai Demokrat dan PKS.

"Kalau saya, yah yang biasa saya dari dulu. Dengan PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat termasuk yang baru PPP," ujarnya. Diakuinya, komunikasi lintas partai ini termasuk membicarakan komisi di DPRD Kabupaten Nunukan.

Nursan tak memungkiri Gerindra berkeinginan menempatkan kadernya sebagai ketua komisi. "Gerindra, kalau saya diizinkan dan ada peluang, ada kader saya ditempatkan di ketua komisi. Satu komisi saja. Komisi mana-mana saja, di manapun" tuturnya.

Namun dia menegaskan kembali, untuk merebut jabatan Ketua Komisi itu, pihaknya belum pernah membentuk poros Partai Demokrat-Partai Gerindra-PKS. "Belum ada pembicaraan soal itu. Tidak benar itu," katanya..

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Partai Demokrat, Saleh, juga membantah pembentukan poros dengan Partai Gerindra dan PKS untuk merebut seluruh ketua komisi. "Belum ada informasi," ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Dia menegaskan, internal Demokrat sama sekali belum pernah membicarakan pimpinan komisi. "Sejuh ini belum. Kita sementara mengurus ketua definitf. Setelah itu baru alat kelengkapan kita urus. Belum ada pembicaraan itu. Kita fokus di pimpinan definitif," ujarnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Nunukan Muhammad Nasir belum bisa dikonfirmasi terkait poros dimaksud. Kedua telepon selulernya tidak aktif. Nasir juga belum berkantor Senin ini. "Belum masuk, masih di Jakarta," kata seorang petugas keamanan di Kantor DPRD Kabupaten Nunukan.