TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Kasus yang menjerat Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chairy Wardana menguak fenomena pola pemerintahan oligarkis di wilayah Banten.

Pola tersebut, berpotensi memunculkan oknum-oknum baru pada periode pascalengsernya mantan orang nomor satu di Banten tersebut.

KH Matin Syarkowi, ulama yang juga Ketua NU Serang dan Majelis Pesantren Salafi menyebut, sedari awal terbentuknya Provinsi Banten, bibit-bibit korupsi memang telah terlihat.

Ia menuturkan, medio 1999 saat suara pemekaran Banten menjadi provinsi tersendiri terpisah dari Jawa Barat tengah kuat-kuatnya terdengar, ia bersama sebuah LSM bernama Forum Sembilan telah mengingatkan agar tidak asal jadi membentuk sebuah pemerintahan.

"Jangan yang penting jadi heula, kumaha engke (yang penting terbentuk dulu, bagaimana nanti) ya jadinya seperti ini. Korupsi di Banten ini soal budaya, ini yang harus diubah. Awalnya harus dimulai dari komitmen para pemimpin untuk benar-benar menuntaskan korupsi," kata KH Matin dalam acara bedah buku 'Melawan Korupsi di Banten' oleh Ananta Wahana yang digagas penerbit Suhud Sentrautama di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten, Serang, Rabu (24/9/2014).

Selain itu, ia menekankan, DPRD Banten juga punya andil yang tak kalah besar dalam memamahbiakkan budaya korupsi di wilayah tersebut.

Kebijakan eksekutif, katanya, sejatinya butuh persetujuan legislatif. Karena itu, ia berharap, periode baru dari para anggota DPRD Banten terpilih bisa memotong pola-pola lama.

"Komitmen ini yang harus dimulai dari DPRD. Soal siapa Ketua DPRD Banten, itu urusan kebijakan partai. Tapi yang jelas, lewat buku ini, ada niat dan komitmen dari Pak Ananta untuk memulai sebuah proses baru edalam mengikis korupsi di Banten terutama di institusinya," katanya.

Ujaran KH Matin merujuk pada sang penulis buku, Ananta Wahana yang digadang-gadang sebagai calon kuat Ketua DPRD Banten periode mendatang dari PDI Perjuangan.

Adapun buku yang diulas pada acara tersebut secara umum berisi komentar dan usaha Ananta Wahana menentang praktik korupsi di Banten melalui sejumlah tulisan dan aksi yang termuat di berbagai media massa selama periode 2010 hingga 2013 saat ia menjabat sebagai Anggota DPRD Banten. Ananta saat ini kembali terpilih.

Begitu muaknya rakyat Banten pada korupsi, kata KH Matin, membuat sejumlah cara dilakukan. Bila melaporkan ke pihak berwenang pun sudah tak mempan, kata KH Matin, maka cara terakhir adalah melaporkannya ke Tuhan.

"Karena itu, kami mengundang para ulama dan kyai untuk datang ke pesantren kami. Silakan lihat, tiap malam Selasa kami menggelar doa bersama. Bila lapor ke pihak berwajib sudah banyak oknumnya, kita lapor ke Allah. Kita doakan agar siapapun pejabat Banten yang macam-macam agar diberi musibah. Sengklek-sengklek (lumpuh) deh," katanya.