TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Manado penuh sesak. Seakan tidak ada lagi ruang kosong untuk menampung warga negara asing asal Timur Tengah dan Afganistan yang dalam proses mencari suaka ke Australia dan Selandia Baru.

Pantauan Tribun Manado (Tribunnews.com Network), Rabu (24/9/2014), di bagian dalam Rudenim, tepatnya pada tempat imigran tampak penuh. Banyak orang yang mondar-mandir di lapangan yang dilingkari dinding kawat tanpa celah.
Sementara di bagian lobi, beberapa pegawai Rudenim terlihat berbincang-bincang di sudut ruangan tempat tamu duduk menunggu. Namun, Kepala Rudenim, Inyoman Gede Surya Mataram, kata bawahannya sedang di Jakarta.

"Bapak sedang di Jakarta, tidak boleh tanpa seizin beliau. Perwakilannya juga tidak ada. Nantinya, kena marah lagi saya," ujar Welmart, satu di antara petugas yang berseragam biru di situ. Saat ditanya soal ruang kosong untuk imigran, dia mengaku sudah penuh.

Sedangkan di bagian luar gedung tampak sepi. Sementara, tepat di belakang bangunan pos penjagaan, terlihat beberapa pakaian dan tas sekolah anak SD, sekitar pukul 13.50 Wita sedang dijemur di bawah terik matahari.

"Ohh... Itu milik imigran asal Filipina," ujar pegawai lainnya saat sedang santai di tempat parkiran sepeda motor. Bagian belakangnya merupakan ruangan mesin pompa air. Sementara seorang rekannya sedang mengutak-atik mesin di dalam ruangan itu.

Sementara itu, kabar adanya 105 imigran yang tinggal di satu rumah depan Simpel Mart, Mapanget, Manado tak luput dari perhatian wakil rakyat.

Roy Maramis, Anggota DPRD Manado dari PKPI, berharap Pemerintah Kota Manado memperhatikan keamanan. Arthur Rahasia, legislator lainnya, meminta pihak Imigrasi memperjelas status para imigran. Dokumen mereka harus jelas termasuk bukti bahwa mereka dibiayai organisasi PBB.

"Kalau tinggal sementara boleh saja tapi harus ada pengawasan ketat bukan hanya dari Kantor Imigrasi tapi juga kepolisian, TNI ataupun dijaga khusus Satpol PP," ujar politisi dari Nasdem ini. Christiana Lina Pusung, Anggota DPRD dari partai Golkar meminta aparat terkait mengawasi ketat. (alp/dit)