Pemerintah saya lihat tidak memiliki perencanaan produksi. Misalnya, berapa kebutuhan dan berapa gula yang harus diproduksi.

Jangan asal produksi kemudian stok melimpah malah bingung menjual karena pasar dibanjiri gula impor. Kita harus memiliki data detail sampai tingkat kecamatan.

Kecamatan A setiap tahunnya diberi kuota berapa? Jember dan Lumajang berapa? Lalu pabrik A memproduksi berapa?

Nah, dengan sistem ini, akan lahir keseimbangan penawaran dan permintaan.

Kalau tidak, semakin banyak produksi, maka harga gula petani akan semakin rendah.

Siapa yang bisa melakukan itu, playmaker-nya tentu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Pemerintah provinsi bisa mendorong ke arah sana.

Selama hal ini tidak dilakukan, persoalan HPP akan muncul tiap tahunnya. Tiap tahunnya profesi petani akan ditinggalkan.