TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, melalui Kabag Humas Muhammad Fikser tidak membantah masih adanya transaksi prostitusi di Gang Dolly dan Jarak.

Namun demikian, kondisi itu tidak berarti bahwa usaha rehabilitasi permukiman Dolly oleh pemkot gagal.

Menurut Fikser, praktik eDolly muncul kemungkinan untuk menyiasati atau menghindari razia yang gencar dilakukan pemkot.  

“Secara rutin, Satpol PP dibantu Polrestabes Surabaya dan TNI merazia di kawasan itu. Setiap sore kami juga menempatkan personel Satpol PP dan Linmas di sana,” ujarnya, Rabu (29/10/2014).

Menurut Fikser, pemkot merespons dengan baik temuan adanya  praktik eDolly dan Drive Thru seperti penelusuran Surya.

Pemkot, tuturnya, kini sedang merancang pola razia baru untuk menjaring para makelar, pekerja seks,  sekaligus menyisir  tempat-tempat yang menjadi langganan mesum.

“Kami pelajari pola dan modus-modusnya. Nanti metodenya (razia) pasti berbeda. Para pelakunya kan selalu memutakhirkan modus. Nah kami juga harus selangkah lebih maju dari mereka. Namun begitu, kami  tidak bisa mengungkapkan secara gamblang metode apa yang akan kami lakukan,” ujar pejabat kelahiran Papua itu.
   
Praktik e-Dolly dilakukan dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan internet.

Penawaran dilakukan makelar di Dolly, tapi praktik  mesum dilakukan di luar. Umumnya di hotel-hotel bertarif terjangkau.

Para PSK berada di rumah kos atau kontrakan. Mereka baru diantarkan ke hotel setelah transaksi dengan pelanggan beres.

Masih menurut Fikser, pemkot sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk membahas modus baru transaksi seks di kawasan Dolly.

Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk merancang penertiban.

Pasalnya, penertiban yang dilakukan selama ini ternyata masih menyisahkan aktivitas transaksi seks.

Terkait keluhan warga kawasan Putat Jaya, tempat eks-lokalisasi Dolly dan Jarak, mantan Camat Sukolilo ini membantah anggapan pemkot menelantarkan warga yang terdampak penutupan lokalisasi.

Menurutnya, hingga saat ini  sudah banyak program pemberdayaan yang dilakukan dan difasilitasi pemkot, baik untuk mantan PSK, mucikari, maupun warga. Sampai saat ini, pendampingan juga masih berlangsung. (idl)