Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Rencana Pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam pascaberakhirnya kontrak Total E & P Indonesie nampaknya belum mendapat respon serius Perusahaan Daerah (Perusda) Mandiri Migas Pratama (MPP) Kaltim.

Direktur MMP Hadzairin Adha nampaknya masih enggan berkomentar banyak mengenai keputusan ini.

Dihubungi berulang kali Hadzairin hanya sekali membahas pesan singkat yang dikirimkan Tribun, Sabtu (22/11/2014).

Dalam pesan singkatnya Hadzairin mengatakan informasi diserahkannya Blok Mahakam ke Pertamina masih perlu klarifikasi.

"Informasi itu perlu diklarifikasi. Saya cek ke Jakarta. Tapi yang benar, keputusan siapa yang akan mengelola Blok Mahakam baru akan diputuskan 3 bulan mendatang," tulis Hadzairin.

Kendati akhirnya diserahkan ke Pertamina, kata Hadzairin, partisipasi TEPI sebagai kontraktor yang selama ini beroperasi di Blok Mahakam masih dimungkinkan.

"Belum tentu Pertamina 100 persen. TEPI mungkin tetap dilibatkan," ujarnya.

Pertanyaan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh Kaltim dalam memperjuangkan hak 10 persen atas pengelolaan blok kaya gas tersebut, urung direspon Hadzairin.

Diberbagai kesempatan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku tak ambil pusing siapa yang akan mengelola Blok Mahakam 2017 nanti.

Terpenting, kata Awang, Kaltim mendapatkan jatah 10 persen atas pengelolaan ladang gas di Delta Mahakam ini.

Sementara, keputusan diraih atau tidaknya hak pengelolaan 10 persen oleh daerah penghasil, menurut Awang merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat.

"Ya kita tunggu saja keputusan Pak Jokowi," ujar Awang di beberapa kesempatan lalu.

Pemprov melalui Perusda MMP sendiri sejatinya sudah menyiapkan skenario jika nantinya hak 10 persen tersebut diperoleh. Pemprov sudah menggandeng PT Yidisthira sebagai investor yang akan bekerjasama dengan MMP mengelola 10 persen jatah Kaltim di Blok Mahakam.