TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan, program penutupan lokalisasi tetap jalan terus meski pemerintah pusat akan menghentikan dana dari APBN untuk  mendukung program tersebut.

Menurut Pakde Karwo, Pemprov Jatim akan terus melanjutkan program penutupan lokalisasi yang sudah dimulai sejak tahun 2010.

Jika Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Sosial (Kemensos) mulai tahun ini tidak mau ikut membiayai program tersebut, maka pembiayaannya akan diambilkan dari dana APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

"Penutupan lokalisasi tetap dan konsepnya dari provinsi, yakni balik lagi sebelum Kemensos ikut," ujarnya, Minggu (5/1/2015).

Meski tanpa didukung oleh Kemensos, Pakde Karwo memastikan, bahwa anggaran yang akan digerojokkan untuk penutupan lokalisasi di Jatim tetap dan tidak berkurang sepeserpun.

"Termasuk bantuan yang akan diberikan untuk PSK dan mucikari juga tetap," tegasnya.

Ketika dipulangkan, setiap PSK diberi bantuan uang sebesar Rp 4,7 juta. Uang itu untuk biaya pemulangan, jaminan hidup selama tiga bulan, dan pemberdayaan bagi si PSK untuk beralih profesi dengan membuka usaha halal.

Sementara bantuan untuk mucikari besarnya Rp 5 juta per orang. Bantuan ini untuk modal bagi mucikari yang dinilai masuk Keluarga Rentan Sosial.

Kata Pakde Karwo, dari lokalisasi di Jatim, tahun 2015 ini ada sejumlah lokalisasi yang jadi prioritas untuk ditutup. Diantaranya, lokalisasi di Nganjuk, Lumajang, Mojokerto, dan Ponorogo.

"Selama masih ada lokalisasi yang belum ditutup, program ini akan tetap jalan terus," tegasnya. (Mujib Anwar)