TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - Rencana pemerintah yang akan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Rp 7600 menjadi Rp 6600 pada Senin depan, disambut positif oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Melawi.

Mereka berharap kebijakan ini juga diikuti kalangan pengusaha, dengan cara menyesuaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga bisa membantu mengurangi beban masyarakat.

“Kalau duluharga BBM naik tarif angkutan, dan harga barang-barang juga ikut naik, jadi kita berharap dengan rencana penurunan harga BBM oleh pemerintah juga harus diikuti dengan kebutuhan lainnya,” kata ketua DAD Melawi, Temotius Udin Jumat (16/1).

Udin mengatakan, masyarakat atau pihak tertentu jangan hanya bisa menyalahkan pemerintah disaat harga BBM naik, namun mereka juga harus menyadari sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Apalagi penurunan BBM inikan berdasarkan pertimbangan, karena harga minyak dunia juga turun, makanya kita minta kepada kalangan pengusaha dan pengusaha jasa angkutan umum mengikuti hal ini,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh wakil ketua DPRD Melawi, Kluisen, dia menyatakan sangat mendukung dengan kebijakan pemerintah yang berencana menurunkan harga BBM pada Senin depan.

“Tujuan pemerintah kan untuk membantu meringankan beban masyarakat, jadi kita sangat mendukung dengan kebijakan ini. Tentu saja kita juga berharap kepada pengusaha bisa mengikuti kebijakan ini dengan menurunnkan harga barang dan angkutan,” katanya.

Kepada kalangan pengusaha SPBU, Kluisen juga mengharapkan bisa segera menyesuaikan kondisi ini. Jangan sampai ketika pemerintah menurunkan harga BBM, mereka masih menjual di atas harga yang sudah ditetapkan.

“Maka dari itu perlu adanya pengawasan dari pihak terkait dengan rencana kebijakan ini, mudah-mudahan dengan penurunan BBM kali ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Kepada dinas terkait, baik perhubungan maupun disperindagkop, Kluisen juga mengharapkan bisa segera melakukan koordinas untuk membahas mengenai penurunan harga. Supaya secepatnya kalangan pengusaha bisa menyesuaikan harga.

“Untuk harga barang inikan bidangnya pada ddisperindagkop, sedangkan tarif angkutan umum ini pada dinas perhubungan, jadi mereka harus memperhatikan juga kepentingan masyarakat,” katanya. (ali)