TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Kementerian Sosial sudah mengucurkan dana Rp 20 miliar untuk 23 tempat prostitusi yang sudah ditutup di seluruh Jawa Timur, seperti Dolly di Surabaya, lokalisasi di Nganjuk, Tulungagung, Banyuwangi dan Blitar.

Menurut Sonny Manulang, Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kemensos RI, saat di Malang, Kamis (5/3/2015), di Banyuwangi saja ada sembilan lokalisasi, di Nganjuk ada delapan dan di Tulungagung ada dua tempat prostitusi yang sudah ditutup.

Ia meminta agar tanah eks lokalisasi difungsikan lain lagi agar prostitusi tidak berkembang lagi.

"Lahannya jangan ditelantarkan, nanti bisa berkembang lagi," katanya saat acara penyerahan simbolis bantuan Rp 1,3 miliar untuk 270 bekas pekerja seks dari tujuh tempat prostitusi di Kabupaten Malang.

Sonny mengingatkan, praktik prostitusi juga makin berkembang, misalnya beroperasi di mall dengan modus seperti membawa barang belanjaan seolah sedang menunggu.

Ia juga mengingatkan perlunya mewaspadai karaoke plus-plus yang memiliki bilik-bilik sangat tertutup.

Menurut Sonny, bantuan sosial berbentuk hibah itu harus jelas pertanggungjawabannya. "Tidak boleh cash and carry. Harus transfer, ada bukti tabungan," ungkap Sonny.

Itu sebabnya, semua bekas pekerja seks harus memiliki buku tabungan untuk menerima transfer dana.

Namun, urusan penyaluran dana itu justru diserahkan ke pihak partikelir, yakni Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) berbasis di Malang.

"Secepatnya anggaran itu kami sampaikan, " kata Anwar Solihin, Direktur LKPP Jawa Timur.

Menurut dia, nama-nama para bekas pekerja seks sudah terdata dalam hasil verifikasi Kementerian Sosial.

"Nama dan alamat mereka sudah ada. Kalau mereka tidak ada, uangnya akan dikembalikan ke negara," kata Anwar.

Ia menjelaskan, setelah lokalisasi ditutup, penghuninya PSK sudah terpencar karena tidak semuanya berasal dari Kabupaten Malang.