TRIBUNNEWS.COM.SURABAYA - Sekitar 172.615 guru madrasah swasta di Jatim belum menerima gaji dalam beberapa bulan terakhir.

Ini karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan tunjangan profesi pendidik (TPP) belum cair.

Dana BOS untuk madrasah belum cair sejak Januari 2015, demikian pula TPP belum turun sejak Oktober 2014.

Para guru madrasah, baik Madrasah Ibtidaiyah (MI/SD), Madrasah Tsanawitah (MTs/SMP), maupun Madrasah Aliyah (MA/SMA), berharap dua jenis bantuan itu segera mengucur.

Di MI Miftahul Huda di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, misalnya, sudah tiga bulan ini 21 guru dan dua staf administrasi belum gajian.

Kepala MI Miftahul Huda Abdul Aziz (63) mengaku sangat kecewa atas lambatnya pencairan dana BOS, yang menjadi sumber utama pendanaan di sekolahnya.

Ketika hingga Februari, BOS belum cair, Aziz berusaha meminjam duit ke beberapa lembaga dan perorangan untuk menggaji guru dan pegawai.

Namun, dana pinjaman itu ternyata hanya cukup untuk menggaji Januari dan Februari.

Sebenarnya sekolah punya dana talangan dari utang lainnya. Tapi, dana ini khusus untuk menambal BOS saja, bukan untuk gaji guru.

Aziz kerap mendengar keluhan dari para guru. Ia pun berkali-kali menanyakan kapan BOS turun. Tapi, yang bisa menjawab hanya Kementrian Agama.

“Saya jadi pusing! Ini menjadi beban pikiran saya selaku kepala sekolah,” ungkapnya.

Selain gaji guru telat, dana BOS yang belum cair membuat para siswa hanya menggunakan peralatan seadanya.

Situasi serupa dialami MTs Wahid Hasyim di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kepala MTs Wahid Hasyim 1 Siti Nur Hidayah mengemukakan, molornya dana BOS memaksa siswa belajar tanpa media pembelajaran. Padahal, itu sangat dibutuhkan.

Gaji guru juga tersendat. Ida menjelaskan, gaji 40 guru itu selama ini diambilkan dari 40 persen dana BOS.