Laporan Wartawan Tribun Jateng, Adi Prianggoro

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Sebut saja namanya Komandan. Begitu panggilan akrab para preman terhadap Bathi Mulyono atau BM, orang yang paling dicari ketika peristiwa penembakan misterius atau Petrus meletus di era 1980-an.

Sang Komandan senang tatkala mendengar Presiden Joko Widodo membentuk Komite Rekonsiliasi untuk mengusut kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

"Kalau berbicara soal HAM dan pembunuhan misterius era 1980-an, tidak ada duanya. Pasti yang dicari saya. Saya sosok orang paling gigih yang selamat dari peristiwa Petrus," kata BM saat ditemui Tribun Jateng di rumahnya di Jalan Semeru, Semarang, Jumat (29/05/2015).

Ketika usianya menginjak 35 tahun, BM sebagai ketua Fajar Menyingsing - sebuah organisasi himpunan mantan narapidana se-Jawa Tengah dan Yogyakarta yang dibentuk pada 1983 dengan jumlah anggota 6000 orang.

Permintaan Presiden Soeharto agar aparat TNI dan Polri menekan angka kriminalitas saat itu disanggupi Pangopkamtib Laksamana Soedomo. Hadir dalam rapat koordinasi di Markas Kodam Metro Jaya pada 19 Januari 1983 yakni Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta.

Dalam rapat diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Operasi ini ditekankan di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah.

BM yang berada di Jawa Tengah, ketika operasi Petrus meletus sepanjang 1983-85, sebanyak 900 kawan-kawannya meninggal mengenaskan.

"Ada yang ditemukan 12 peluru di tubuhnya, ada pula yang tewas karena ditembak mulutnya, mayatnya ada yang dibuang di jalan dan kebanyakan diletakkan di depan rumah korban masing-masing," ujar lelaki asal Kampung Pekojan, Semarang Tengah tersebut.

BM berpendapat kawan-kawannya adalah korban kejahatan negara. Mereka tewas terbunuh tanpa melalui sebuah proses hukum atau peradilan. Ia berharap Komite Rekonsiliasi dapat mengusut kasus pelanggaran HAM.

"Tapi bukan karena kepentingan politik dan kekuasan, namun untuk kepentingan korban. Harus diperjelas dan dipertegas bahwa ini kejahatan politik masa lalu yang dilakukan penguasa masa lalu dan tidak boleh terjadi di masa mendatang," pesan BM.

Ia tak ingin pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah hanya jadi legenda, tapi pelakunya tak pernah diusut. BM berpendapat bila keberadaan Komnas HAM diperlukan untuk Komite Rekonsiliasi.

"Langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi patut kita apresiasi bersama. Kami para korban sudah terlalu lama menunggu pengusutan ini," ujar pria berusia 68 tahun tersebut. (Bersambung)