TRIBUNNEWS.COM.DENPASAR - Politisi gaek yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menawarkan pengacara top kepada Bupati Lombok Barat, Zaini Arony. Akbar tiba di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Senin (1/6/2015).

Ia mengikuti sidang perdana Zaini, tersangka korupsi pembangun kawasan wisata terpadu, Meang Peninsula Resort.

"Saya sempatkan datang dari Jakarta tentu dengan suatu pengharapan agar persidangan ini benar-benar berjalan dan hukum ditegakkan," ujar Akbar yang mengaku sudah lama kenal Zaini Arony.

Akbar juga mengusulkan Zaini menggunakan pengacara kepercayaannya, yakni Maqdir Ismail.

Sekedar diketahui, Maqdir Ismail sendiri pernah menangani kasus KPK vs Budi Gunawan pada sidang praperadilan, yang akhirnya dimenangkan Budi Gunawan.

Lebih jauh Akbar mengatakan, kasus ini tak akan mempengaruhi citra Zaini sebagai tokoh politik.

"Pak Zaini tetap diapresiasi dan dicintai, buktinya hari ini ada 200 orang yang datang memberikan harapan besar terhadap Zaini baik di kepemimpinan partai dan pemerintahan," tandas Akbar.

Pada sidang perdana kemarin, Zaini didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Bupati Lombok Barat dalam pemanfaatan izin ruang.

Ia diduga sengaja mempersulit izin prinsip tahun 2011 dan penerbitan izin penggunaan pemanfaatan tanah tahun 2012 untuk keperluan pembangun kawasan wisata terpadu, Meang Peninsula Resort, di dusun Meang Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Zaini yang ditahan sejak 17 Maret 2015 oleh penyidik KPK ini, diduga melakukan pemerasan terkait perizinan yang diajukan PT Djaja Bussines Group.

Komisaris Utama PT Djaja, Putu Gede Djaja diduga dimintai beberapa barang yaitu 2 unit mobil Kijang Inova, satu pasang jam tangan Rolex, satu buah cincin bertatahkan berlian dengan permata mata kucing, uang tunai Rp 400 juta, uang tunai Rp 300 juta, satu bidang tanah luas 19.986 meter persegi, dan satu bidang tanah seluas 9.525 meter persegi.

"Terdakwa saat menjabat sebagai Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 berharap adanya investor yang bersedia membangun kawasan wisata di Lombok Barat," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK, Dzakiyul Fikri dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Prim Haryadi.

Mengetahui hal itu, awal bulan Oktober 2010, Darmawan, Ketua LSM Gertasi Lobar memperkenalkan Putu Gede Djaja, sebagai investor dari Bali.

Untuk keperluan perizinan, Djaja menggunakan PT Kembang Kidul Permai, perusahaan lokal, berkerjasama dengan Lalu Marta Dinata dengan mengunakan PT Sinar Nusa Gemilang.

Kemudian ia mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati Lombok Barat melalui Sekda Lalu Srinata.

Menurut Dzakiyul, sempat terjadi pertemuan di Pecatu Kondotel Bali yang dihadiri Bupati Zaini, Lalu Srinata, Rusmanhadi, Udin dan Junaedi dari Pemda Lobar, dan Djaja, Mayun Ardana Putra, Darmawan dan Lalu Martadinata dari pihak investor.

Pertemuan itu membicarakan investasi wisata Lobar.

Pada pertemuan tersebut, Zaini mengajak Djaja bicara empat mata. Pada pembicaraan terbatas inilah, Zaini diduga meminta mobil yang akan digunakan untuk operasional partai, karena Zaini juga sebagai Ketua Golkar NTB.

Mendengar permintaan ini, Djaja terkejut. Apalagi sebelumnya, Zaini mengatakan tak akan meminta biaya sepeserpun dan tak akan mempersulit investor.

Karena Djaja tak menanggapi permintaannya, lanjut JPU KPK Dzakiyul, pada Maret 2011, Zaini menelpon Djaja.

"Ini serius apa tidak ivestasi di Lombok. Kok lama sekali mobilnya, dan jangan bicara izin kalau tidak ini selesai," ungkap Dzakiyul menirukan perkataan Zaini dalam dakwaan.

Akhirnya, Djaja pun menyanggupi. Pada April 2011, Zaini dan Rusmanhadi mengadakan pertemuan dengan Djaja di Hotel New Kuta Kondeltel Bali.

Djaja pun menyerahkan mobil seharga Rp 150 juta dan Rp 145 juta.

Dua mobil itu akhirnya dikirim ke Lombok Barat, dan mutasi serta dibalik nama atas Ahmad Firman Kudri, keponakan Zaini, dan Islhaudin pengurus DPD Golkar NTB.