"Seharusnya segala kritikan terhadap sesama institusi pemerintah disampaikan dan diselesaikan secara internal, tidak perlu diumbar ke publik," ujarnya.

Terakhir, kata Habiburokhman, pemeritah menggunakan pendekatan yang salah dalam penyelesaian kasus tersebut.

Pernyataan Presiden Jokowi yang secara garis besar menyatakan kasus tersebut telah diusut Polri, mengindikasikan bahwa pemerintah hanya melakukan pendekatan hukum-ansich.

"Selain itu pemerintah terkesan memandang kasus Tolikara sebagai insiden kecil yang bersifat lokal," katanya.

"Anggapan bahwa kasus Tolikara hanya kasus lokal dan cukup diselesaikan secara hukum adalah anggapan yang sangat keliru."

Ia menambahkan, belajar dari pengalaman masa lalu, sekecil apapun konflik bernuansa SARA akan sangat sulit diselesaikan dengan cepat.

"Selalu ada efek domino yang timbul di daerah lain akibat satu insiden SARA di satu daerah," ucapnya.

Oleh karena itu, Serikat Pengacara Rakyat menilai penegakan hukum saja tidak akan bisa menyelesaikan kasus SARA.

"Penegakan hukum dengan memproses pidana pihak-pihak yang bertanggung-jawab dalam insiden tersebut memang penting, namun yang lebih penting adalah memperbaiki hubungan sosial antar umat beragama yang sempat rusak akibat insiden tersebut," ujarnya.

Serikat Pengacara Rakyat menganggap, Presiden Jokowi tidak bisa hanya menugaskan Polri menyelesaikan kasus tersebut, harus mengambil alih komando penyelesaian Insiden Tolikara ini dengan melibatkan seluruh elemen terkait.(*)