Fatwa MUI soal BPJS, NU Jateng: Ibarat Melempar Petasan di Keramaian
Menurutnya, Indonesia sebagai negara majemuk tentu tak bisa disamakan dengan negara lain.
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan
TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Wakil Rais Syuriah PWNU Jateng Muhammad Adnan menilai MUI tidak bijaksana dalam hal menyikapi BPJS Kesehatan. MUI menyatakan BPJS tidak sesuai syariah.
"Fatwa MUI itu membuat kami terkejut karena seolah-olah sedang melempar petasan di sebuah keramaian. Atas fatwa haram itu, tentu akan menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat," kata Adnan kepada Tribun Jateng, Kamis (30/7/2015).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara majemuk tentu tak bisa disamakan dengan negara lain. Misal di Timur Tengah yang homogen. Apabila itu diterapkan di Indonesia tentu tidak pas dan sekali lagi menimbulkan kegundahan.
"BPJS Kesehatan kami rasa memang dibutuhkan orang-orang yang kurang mampu dari sisi kesejahteraan. Dan itu pun sudah ada dasar hukum maupun undang-undangnya. Jadi tak bisa secara sepihak langsung melontarkan fatwa itu, perlu ada diskusi bersama," ungkapnya.
Atas dasar itu, lanjutnya, PWNU Jateng berharap agar dapat saling bersikap positif, bermusyawarah sehingga tidak ada kegelisahan di masyarakat. Apabila itu terus dibiarkan, bisa saja menimbulkan antipati publik terhadap MUI.
"Perlu diingat, di Indonesia ada NU, MUI, Muhammadiyah, dan lainnya yang terkadang tidak sependapat dengan fatwa-fatwa MUI. Apalagi ketika ada solusi BPJS Kesehatan diubah ke BPJS Syariah. Kami yakin tidak mengubah apapun," tegasnya. (*)
