TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Provinsi Maluku kini menjadi perhatian dunia, seperti dulu pada masa penjajahan kolonial. Jika dahulu dicari karena kekayaan rempah rempahnya, kini Maluku dicari karena potensi kekayaan Migas yang sangat luar biasa.

Maluku kini memiliki 25 Blok Migas, 15 diantaranya sudah dikelola investor asing dan sisanya 10, masih menunggu investor untuk digarap. Dengan potensi Migas di 25 Blok itu, Maluku seharusnya bisa merdeka dari kemiskinan.

“Rakyat Maluku berharap, peringatan 70 tahun Kemerdekaan RI, Maluku yang memiliki 25 Blok Migas dari kandungan laut dalamnya bisa bebas dari kemiskinan. Selain itu mampu mengubah wajah Maluku menjadi daerah yang maju dan sejahtera,” kata Direktur Archipelago Solidarity (Arso) Foundation, Engelina Pattiasina, dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (9/8) malam.

Hadir dalam acara ini para tokoh Maluku yang memahami betul soal maritim dan kekayaan Migas Maluku yaitu praktisi Migas Boetje Balthazar, Ketua Bidang Polkam Form Perjuangan Kebangsaan Maluku (FPKM) Amir Hamzah, dan mantan anggota Dewan Maritim Indonesia Boetje JP Pitna.

Sebelumnya para tokoh Maluku juga menuntut agar diberikan Otonomi Khusus (Otsus) Kelautan bagi Maluku. Enggelina mengingatkan bahwa UUD 1945 telah dengan jelas mengamanatkan bahwa rakyat berhak menikmati kekayaan dari daerah yang dihasilkannya.

“Maluku dengan potensi kekayaan Migas, ikan dan sebagainya, seharusnya bisa merasakan dan sejahtera dengan kekayaan alamnya, tidak miskin seperti saat ini. Karena itu kami juga menuntut otonomi khusus (Otsus) kelautan dengan kewenangan mengelola potensi laut. Karena provinsi ini 90 persen lebih adalah laut” katanya

Para tokoh Maluku ini memperlihatkan peta dan data kandungan Migas yang dimiliki Maluku yakni 25 Blok Migas. Salah satu yang potensinya sangat besar adalah Blok Masela yang terletak di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

“Di Blok Masela ini ada 10 sumur, jika semuanya berproduksi 1-2 tahun lagi, akan menghasilkan 7,5 juta kubik fit gas per tahun. Belum lagi kandungan minyaknya. Jadi sangat luar biasa,” kata Balthazar.

Sementara Ketua Bidang Polkam FPKM Amir Hamzah menekankan agar Otsus Kelautan diberikan dengan kewenangan asimetris yakni kewenangan bagi Maluku untuk mengelola kekayaan lautnya, sebab tanpa kewenangan pengelolaan laut, Maluku akan tetap miskin mengingat wilayah daratannya kurang dari 10 persen .

Adapun 15 Blok Migas Maluku yang kini sudah dikelola investor asing adalah Blok Amborip VI, Blok Arafura Sea, Blok Aru Trough, Blok Aru, Blok West Aru I, Blok West Aru II, Blok South East Seram, Blok Kuwama, Blok East Bula, Blok Seram Kode 1/05. Blok Seram (non Bula), Blok Bula, Blok Masela, Blok Babar Selaru, dan Blok Offshore Pulau Moa Selatan.

Sedangkan 10 blok Migas yang kini sedang ditawarkan kepada investor asing adalah Blok South Aru, Blok North Masela, Blok West Abadi, Blok Tatihu, Blok Arafura Sea II, Blok Aru Trouhg II, Blok South Aru, Blok Yamdena, Blok Sermata, Blok South East Palung Aru.