TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA -Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, Ony Mahardika mengatakan, sepuluh tahun lagi atau Tahun 2025, Provinsi Jatim diperkirakan akan mengalami puncak krisis air, Minggu (13/9/2015).

Menurut Ony, krisis air akan terjadi karena hutan lindung dan lahan pertanian di wilayah Jatim telah berubah peruntukannya.

Data Walhi menyebutkan, setiap tahun sekitar 10.000 hektar hutan lindung di Jatim telah berubah fungsi menjadi kawasan industri pariwisata dan perumahan.

"Dari situ, saya memperkirakan Tahun 2025 nanti akan terjadi puncak krisis air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, seperti Surabaya, Sidoarjo dan wilayah sekitarnya," tegasnya kepada wartawan.

Jika hal itu terjadi, maka masyarakat akan mengalami kekurangan air bersih tidak hanya ketika musim kemarau tapi saat musim penghujan, hal yang sama juga akan terjadi.

Apalagi ekskalasi kekeringan pada musim kemarau juga akan terjadi lebih lama. Jika biasanya hanya berkisar dua sampai tiga bulan, beberapa tahun mendatang akan berubah menjadi empat sampai lima bulan.

"Saat ini, jika melihat gejalanya tampaknya sudah mengarah kesana," tandas Ony.

Kalau hal itu terjadi, pasti dampaknya akan sangat luar biasa bagi kehidupan.

Ony menyebut, semua itu terjadi tak lepas dari penggundulan hutan yang diduga sengaja dibiarkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan izin pengelolaan hutan secara sengaja kepada para investor.

"Dengan izin yang dikantongi itu, kawasan hutan lindung ditebang untuk dialihkan fungsinya. Ini yang sangat berbabaya karena pergantian peruntukan itu terjadi secara massif,” imbuhnya.

Selain hutan lindung, lahan pertanian di Jatim setiap tahunnya juga berkurang sekitar 2.000 hektar.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memicu krisis pangan di provinsi yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional ini.

Gubernur Soekarwo membenarkan bahwa saat ini sumber mata air di Jatim mulai berkurang. Terutama terlihat di mata air DAS Kali Brantas di Desa Sumber Brantas, Kota Batu. Dari 102 sumber mata air yang ada, hanya tersisa 57 sumber saja.

"Jika kondisi tersebut terus dibiarkan akan berbahaya dan dapat mengikis semua sumber mata air yang ada," jelasnya.

Pemprov Jatim akan melakukan penyelamatan dan konservasi juga harus dilakukan secepatnya agar sumber air tidak sampai rusak dan mengering.

Di DAS Brantas, pemerintah melakukan konservasi dengan cara ditanami pohon kolang kaling.

Untuk mendukung program itu, lahan seluas 100 hektare akan dibebaskan tapi akhirnya tidak bisa karena lahannya dipakai warga untuk pertanian.

"Padahal jika jadi ditanami pohon Kolang kaling akan sangat bagus sekali karena pohon jenis ini sangat bagus untuk upaya konservasi," tandasnya.