TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat informasi bahwa akan ada pemilih bayaran dalam Pilkada serentak, termasuk Pilwali 9 Desember 2015.

Praktik pemilih berbayar ini disampaikan oleh salah satu lembaga di Jakarta kepada calon PDIP ini.

"Untuk itu, kami mengajak seluruh kader dan saksi dari PDIP juga seluruh warga Surabaya melawan segala upaya kecurangan selama pelaksanaan Pilwali," tegas Risma di hadapan ratusan saksi dan kader PDIP beberapa waktu lalu.

Risma yang hadir bersama pasangannya Whisnu Sakti Buana waktu itu menyampaikan bahwa informasi tersebut valid. Pemilih berbayar itu modusnya adalah merekam hasil coblosannya untuk ditukar dengan uang.

"Jadi pemilih ini nanti diminta memfoto nomor yang dipilih. Selanjutnya, nanti bisa ditukar dengan uang. Kan ini bahaya sekali," tandas Risma.

Sayang tak ada keterangan detail menyangkut lembaga tersebut. Tidak tetutup kemungkinan praktik itu juga akan terjadi di Pilwali Surabaya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat yang menemukan praktik kotor itu melapor kepada penyelenggara Pilkada.

"Jika ada indikasi dan menemukan informasi tersebut sampaikan. Termasuk ke tim internal kita. Upaya-upaya itu perlu dicegah," tandas Risma.

Risma mengatakan jangan sampai perbaikan Surabaya lima tahun ke depan hanya tergadaikan dalam sehari. Ruginya itu nanti dan yang merasakan seluruh warga Surabaya.

Praktik dan kecurangan dengan iming-iming uang seperti itu tidak bisa maksimal diketahui oleh tim pemenangan. Karena itu, peran serta seluruh warga Surabaya, khususnya para saksi Tim Risma-Whisnu, sangat diharapkan.