Laporan Tribunnews Batam, Rachta Yahya

TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN  -  Fraksi PDI Perjuangan Plus DPRD Kabupaten Karimun menilai Pemkab Karimun menutupi jumlah pegawai honorer yang gajinya berasal dari APBD Karimun.

Mereka juga menuding pegawai honorer tidak jelas tugasnya, jarang masuk kerja namun tetap terima gaji.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun, Samsul, saat membacakan pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan Plus, menyebut Fraksi PDI Perjuangan Plus meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi jumlah honorer.

Dikhawatirkan, pegawai honorer bisa menjadi beban dan masalah bagi APBD dikemudian hari nantinya.

Fraksi PDI Perjuangan Plus juga menyinggung tidak adanya perbedaan seragam antara pegawai honorer dengan aparatur sipil negara (ASN), sehingga sangat menyulitkan dalam pengawasan kinerja pegawai honorer.

"Meminta dilakukan pembedaan seragam agar memudahkan pengawasan. Pengawasan kinerja honorer lemah sekali,” ujarnya, Jumat (16/10/2015).

Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Karimun itu mengaku berjanji akan melihat kembali penerapan disiplin yang diterapkan Pemkab Karimun selama ini kepada pegawainya.

Ia menilai permintaan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja dari DPRD Karimun tidak ada masalah bagi pihaknya.

“Kami akan melihat apa permasalahan yang menyebabkan kinerja aparatur negara itu, disiplinnya," ucapnya.

Rafiq juga mengatakan ia akan mengevaluasi laporan-laporan yang masuk dari Kepala SKPD terkait dugaan adanya pegawai yang indisipliner.

Bagi yang ketahuan kinerjanya rendah, Rafiq memastikan akan lakukan pembinaan sehingga kedepannya kinerja pegawai akan semakin baik dan profesional.