Laporan wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM, MELAWI  -  Wakil ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi mendesak kepada pemerintah segera mencairkan dana desa yang bersumber dari APBN, supaya program kerja yang sudah dilaksanakan kepala desa bisa terlaksana.

“Kalau memang semua persyaratan sudah terpenuhi untuk apalagi dana tersebut ditahan-tahan sebaiknya segera dicairkan, supaya kades bisa melaksanakan apa yang sudah mereka rencanakan,” katanya Selasa (27/10/2015).

Iif mengatakan, lembatnya pencairan dana desa tentu saja akan berdampak pada kegiatan di desa, terutama yang menyangkut kegiatan fisik.

Dia khawatir dengan lambatnya pencairan dana desa ini serapannya juga tidak akan maksimal.

“Apalagi APBD perubahan sudah berjalan kita menghendaki kepada pemerintah daerah, segera memproses dana desa, tanpa harus ada hambatan, jangan sampai ada norma atau peraturan yang dilanggar,” tandasnya.

Dia juga berharap kepada kepala desa, bisa menyesuaikan kegiatan di lapangan, jangan terlalu memaksakan diri, mengingat waktu yang tersisa sudah semakin dekat.

Kata Iif apabila tidak memungkin untuk membuat kegiatan fisik sebaiknya dihindari saja.

“Berhati-hati di lapangan, jangan sampai aturan yang ada di langgar, kalau semuanya dilaksanakan sesuai prosedur insa Allah tidak ada masalah, sebab dana ini juga harus dipertanggung jawabkan,” tandasnya.

Sebelumnya sejumlah kepala desa di Melawi mengeluhkan dengan lambatnya pencairan dana desa, padahal mereka sudah melengkapi beberapa persyaratan yang diminta, sayangkan setelah dibuat dana yang ditunggu tidak juga cair.

Kades Tanjung Lay, M Adai bahkan menganggap dana desa tersebut hanya angin lalu, karena meski sudah ada dananya namun belum juga dicairkan oleh pemerintah, padahal beberapa rencana kerja sudah disusun.

Kepala desa Sidomulyo, Sugiminharto juga sempat mengeluhkan hal serupa, namun saat ini dirinya hanya bisa pasrah, dengan pencairan dana tersebut, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

“Kalau cair ya sukur, sudah bosan nunggunya,” katanya.