TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah perlu memperkuat rencana pengembangan kota mandiri baru Walini di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan menempatkan fokus kota mandiri tersebut berbasis kawasan hijau dan penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai agar menarik bagi investor.

“Sebagai kota mandiri baru yang berada di tengah-tengah Bandung dan Jakarta, rencana pengembangan Walini saya kira patut diapresiasi. Ini adalah kebijakan tepat untuk mengurangi pertumbuhan penduduk dan kota yang masif di Bandung,” ujar Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Kamis (5/11/2015).

Menurut Ali, investor akan tertarik untuk berinvestasi di kota mandiri baru jika tersedia fasilitas infrastruktur. Rencana PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai konsorsium Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengembangkan jalur kereta api cepat (High Speed Railway/HSR) Jakarta-Bandung dengan salah satu stasiunnya berada di Walini akan mendorong pengembangan kota baru Walini. Kota baru ini akan ditata dari infrastruktur hingga pengelolaan fasilitas publik.

“Saya kira, Walini paling pas adalah kota baru berbasis ekonomi hijau dan kampus. Rencana pengembangan kampus ITB di sana juga cukup bagus. Para developer mungkin kini sudah berancang-ancang untuk investasi di sana jika proyek rel kereta api cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun,” ujar Ali.

Kota baru Walini diperkirakan berdiri pada lahan seluas 3.000 hektare atau 1/5 luas kota Bandung ini. Kota itu nantinya dirancang mirip dengan kota-kota di Eropa hingga kota baru di Dubai, Uni Emirat Arab.
Direktur Utama PSBI Dwi Windarto sebelumnya mengatakan untuk merealisasikan rencana ini, PSBI juga menggandeng konsultan tata kota dunia dan lokal. "Dalam pengembangan, kita gandeng konsultan lokal untuk menata Walini. Kami juga mengundang city planner ternama dari luar negeri," jelasnya.

Sebagai kota baru, Walini akan menjadi pusat bisnis, hiburan, pendidikan di antara Jakarta-Bandung. Apalagi, Walini menjadi salah satu stasiun keberangkatan dan kedatangan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Rhenald Kasali, guru besar ekonomi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan penyerapan tenaga kerja pada konstruksi kereta plus pembangunan kawasan terpadu mencapai 59 ribu orang.

Sementara pada operasionalnya nanti, bakal menyerap 28 ribu orang tenaga kerja. Sedangkan pendapatan pajak dari konstruksi kereta beserta pembangunan kawasan terpadu mencapai 451 juta dolar AS. Dan saat beroperasi nanti, kawasan terpadu bakal menyumbang pajak sebesar Rp 7 triliun.

Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan kota baru untuk memecah kepadatan penduduk dan kegiatan ekonomi yang selama ini terpusat di Kota Bandung yang saat ini dihuni 2,7 juta jiwa. Padahal, konsep awal pengembangan Kota Bandung pada masa penjajahan Belanda, hanya untuk 1 juta jiwa.

“Pengembangan kota baru ini sangat strategis karena Bandung perlu pemekaran, dan pemecahan persoalan kepadatan, baik kepadatan kegiatan ekonomi, maupun kepadatan penduduk,” katanya.

Ahmad menuturkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menginisiasi pembentukan kota baru di sekitar Purwakarta dan Bandung Barat sejak 2008. Akan tetapi, hal tersebut baru dapat diwujudkan saat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong pembangunan kereta api cepat Jakarta-Walini-Bandung.

Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait pengembangan kota baru tersebut. Pasalnya, pengembangan kota baru akan dilakukan di kawasan yang dilintasi oleh kereta api cepat Jakarta-Walini-Bandung.

“Kami ingin pengembangan kota baru tersebut dilakukan secara lengkap sehingga layak menjadi sebuah daerah mandiri yang nantinya dipimpin oleh kepala daerah. Bentuknya nanti menjadi kota yang dikepalai oleh seorang wali kota ke depannya,” katanya.