Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ke Gresik, Said Aqil Ceramah Bela Kapolri Soal Pengaturan Hate Speech

Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf hadir ke acara haul ke-295 bupati pertama Gresik,

Editor: Sugiyarto
zoom-in Ke Gresik, Said Aqil Ceramah Bela Kapolri Soal Pengaturan Hate Speech
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua PBNU, Said Aqil Siroj 

TRIBUNNEWS.COM, GRESIK - Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf hadir ke acara haul ke-295 bupati pertama Gresik, Kanjeng Tumenggung Poesponegoro di area Makam Pahlawan, Jl Pahlawan, Gresik, Minggu (8/11/2015).

Said Aqil menyampaikan tentang Islam Nusantara menjadi benteng bagi perkembangan teknologi yang terus berkembang.

“Di era globalisasi yang sangat radikal ini, negara menjadi kecil dan sangat mudah sekali mendapatkan informasi. Tinggal buka internet semua informasi bisa didapat. Ini ancaman yang bisa menghilangkan jati diri," kata Said Aqil dalam ceramahnya.

Katanya, ancaman itu bisa dihadapi dengan akhlaq dan keimanan sehingga bisa memperkokoh Islam.

Acara itu juga dihadiri mantan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, beberapa Kepala SKPD, Camat dan undangan.

Menurut Aqil, Islam Nusantara bagi dunia internasional sangat menarik. Sebab Bangsa Indonesia masih mempunyai jati diri dan kepribadian yang kuat, tidak hanyut dalam era globlalisasi.

“Kita harus bangga, kita masih punya jati diri dan kepribadian dan tidak hanyut dalam era globalisasi dan tidak terpengaruh pada golongan ekstrim kanan dan ekstrim kiri,” imbunya.

Berita Rekomendasi

Ia sempat pula rencan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ihwal pengaturan urusan hate speech atau ujaran kebencian.

Menurut Said, perkembangan teknologi memunculkan media sosial yang banyak menyebar berita bohong sehingga kepolisian membatasi media sosial.

“Bukan membatasi demokrasi tapi demokrasi yang berbudaya dengan ahlakhul karimah, bukan demokrasi yang menjelek-jelekkan negara,” imbuhnya, tidak membedakan spesifik antara negara ataukah pejabat negara.

Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas