Gubernur Jabar Sudah Teken UMS, Tapi 2 Kabupaten Ini Menurut Buruh Tak Sesuai
Nilainya pun lebih rendah ketimbang rekomendasi kepala daerah di dua kabupaten tersebut.
Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Wahid Nurdin
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ribuan buruh akhirnya mengantongi hasil penetapan upah minimum sektoral 2016, Selasa (15/12/2015).
Mereka mendapatkan itu setelah berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak siang hari.
Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto, mengatakan, setidaknya gubernur telah menandatangani delapan kota/kabupaten mengenai upah minimum sektoral.
Kedepalan wilayah itu, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.
"Kami ada kekecewaan terhadap gubernur karena nilai upah minimum sektoral di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta tidak sesuai dengan rekomendasi bupati," kata Roy kepada wartawan.
Roy sendiri tidak mengetahui nilai upah minimum sektoral di dua kabupaten itu tidak sesuai dengan rekomendasi.
Nilainya pun lebih rendah ketimbang rekomendasi kepala daerah di dua kabupaten tersebut.
Seharusnya nilai upah kedua daerah itu mencapai Rp 4 juta.
"Namun ditetapkannya Rp 3,8 juta. Makanya kami akan evaluasi hasil ini. Dan kalau memang benar, kami akan PTUN-kan hal ini," ujar Roy.
Siang hingga menjelang sore, ribuan buruh berunjuk rasa menuntut Gubernur Jabar menetapkan upah minimum sektoral 2016 sekaligus menolak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Para buruh ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Kota Bandung, Cimahi, Karawang, Bekasi, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bandung, Sumedang, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.
Mereka sudah berkumpul di depan Gedung Sate sejak pukul 11.00 WIB.
