Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Novi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Beacukai Kalimantan Barat, Nirwala Dwi Heryanto, menuturkan pihaknya akan memperkuat fungsi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Jika sebelumnya ada empat fungsi yang dijalankan di antaranya community protector, industrial asisstance, trade facilitator, dan revenue collector, kini pihaknya memberlakukan border management.

"Kita memanaje border, makanya kita perlu dukungan Pak Kapolda Kalbar dan CIQ (Custom, Immigration, Quarantine)," kata Nirwala usai berdiskusi menyoal MEA di Polda Kalbar, Selasa (29/12/2015).

Tujuannya, jangan sampai kebebasan yang merugikan negara, terlebih salah satu pintu perbatasan di Kalbar yakni Entikong adalah pilot project dari pembangunan pelabuhan darat di Indonesia.

MEA yang secara umum membuat kawasan Asean ini menjadi sentra produksi memiliki kelonggaran baik mengenai lalu lintas barang, orang dan modal, sehingga membuat sentra produksi barang ditujukan ke pasar di dunia.

"Di sini ada batas-batasnya, terutama kaitannya dengan kesehatan dan perlindungan, misalnya dari Kepala BBPOM tadi menyampaikan ada persyaratan bersama dalam bidang kosmetik, ada aturan-aturannya," tegas dia.

Meski demikian, pihaknya memandang tidak diperlukan regulasi baru menghadapi MEA, karena yang terpenting adalah kerja sama dan koordinasi komprehensif bersama instansi lain seperti CIQ dan kepolisian.

"Pintu perbatasan kita panjang sekali, lebih 900 kilometer dan kita hanya ada di empat pintu perbatasan yakni Entikong, Badau, Jagoi dan Aruk. Sementara masih ada jalan lain, sehingga sangat diperlukan saling tukar informasi ," tegas dia.