Laporan Wartawan Tribun Lampung, Wakos Gautama

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG  -  Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Akhmad Lakoni memutuskan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3) yang dikeluarkan Polda Lampung terhadap perkara penipuan penggelapan tersangka Tommy, tidak sah.

Lakoni mengutarakan, penyidik sudah menindaklanjuti laporan Mintardi Halim (Aming) pada Januari 2015 lalu.

Aming melaporkan Tommy kasus penipuan penggelapan.

Polda lalu menyatakan laporan itu memenuhi cukup bukti dan ditingkatkan ke penyidikan.

Polda menyatakan berkas perkara sudah lengkap. Polda melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pihak kejaksaan lalu mengembalikan berkas perkara itu dan meminta penyidik melengkapi berkas perkara tersebut.

Penyidik memenuhi petunjuk jaksa lalu kembali melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung mengirimkan surat yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti dan meminta penghentian penyidikan.

Polda lalu menggelar gelar perkara menanggapi surat kejaksaan. Penyidik akhirnya berkesimpulan menghentikan penyidikan kasus tersebut dengan mengeluarkan SP 3.

Menurut Lakoni, tindakan Polda mengeluarkan SP 3 karena petunjuk dari pihak kejaksaan tidak benar.

"Penyidik Polda Lampung dalam menghentikan penyidikan harus murni dari penyidik bukan karena intervensi pihak lain," kata Lakoni.

Ia mengatakan, tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang yang menyebutkan penuntut umum dapat memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan.

"Surat kejaksaan yang menyatakan penyidik harus hentikan penyidikan, tidak ada dasar hukum," ujarnya.