TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Gubernur Soekarwo gerah juga dengan banyaknya ruas jalan nasional yang rusak dan tak kunjung diperbaiki pemerintah pusat.

Orang nomor satu di Jatim itu mengaku sudah memanggil Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Surabaya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan Dinas PU Bina Marga.

"Ternyata penyebab jalan nasional, seperti Jalan Kalianak yang rusak tak segera diperbaiki karena nunggu proyeknya selesai dilelang," ujarnya, Jumat (19/2/2016).

Menurut Pakde Karwo, cara yang dipakai pusat tersebut kurang pas dan berdampak perbaikan jalan nasional yang rusak mulai bulan Januari hingga Maret nanti, dipastikan belum bisa dilakukan.

Nah, dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, dampaknya sejumlah ruas jalan nasional di Jatim. Seperti, ruas jalan Kalianak Surabaya, Mojokerto - Jombang, Pandaan - Lawang, dan ruas jalan Babat - Tuban kondisi kerusakannya makin parah.

"Aspal kalau kena air kan tak bisa kompromi. Makanya kerusakan makin parah," terangnya.

Kondisi tersebut makin parah, karena ternyata dari 1.000 kilometer jalan nasional. Ternyata anggaran yang dialokasikan hanya untuk memperbaiki 600 kilometer saja. Sedangkan perbaikan untuk 400 kilometer lainnya belum dialokasikan.

Itu terjadi, karena manajemen-nya tidak ritel, dan menyisihkan uang untuk perbaikan jalan sewaktu-waktu. "Meski uang yang disisihkan tidak banyak," imbuhnya.

Hal itu, lanjut Gubernur, berbeda dengan manajemen penganggaran yang diterapkan di Pemprov Jatim, yang menyisihkan anggaran swakelola untuk menambal jalan yang rusak.

"Dengan sistem swakelola tersebut, penambalan jalan provinsi yang rusak dapat kita lakukan sewaktu-waktu," tegasnya.

Untuk itu, Pakde Karwo minta pemerintah pusat mengubah skema penganggaran perbaikan jalan seperti yang dilakukan Jatim, dengan swakelola.

"Jika ada yang rusak, bisa langsung diperbaiki. Tak perlu lagi menunggu ada korban dan protes dari masyarakat," pungkasnya.