Bentrok Lampung, Tugas Negara Harus Berdayakan Masyarakat
Dalam mengatasi kemiskinan, negara harus memberdayakan warganya. Persoalan transmigrasi bakal memunculkan sentimewan warga lokal dan pendatang.
Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Bentrok antardua kelompok di Lampung menewaskan tiga warga. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Damantra angkat bicara.
Menurut dia selama ini transmigrasi warga Bali menjadi persoalan yang tak boleh dikesampingkan terhadap persoalan di Lampung. Pemerintah memandang transmigrasi sebagai langkah instan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk bekerja di luar daerahnya termasuk Lampung.
Tapi di sisi lain, kebijakan investasi yang masuk di daerah asal tidak berpihak pada masyarakat lokal. Inilah yang kemudian membuat perselisihan di antara kelompok lokal dan kelompok pendatang.
Seharusnya dalam mengatasi kemiskinan, negara harus memberdayakan warganya. Bukan masyarakat miskin, katakanlah saat ini adalah Bali, malah ditransmigrankan. Menurut Damantra ini menjadi masalahnya.
"Sehingga, setiap warga negara miskin adalah tanggung jawab negara untuk memberdayakan. Tidak boleh dengan cara atau jalan singkat, kemudian warga Bali yang miskin dibuang ke luar daerah," ujar Damantra kepada Tribun Bali, Sabtu (12/3/2016).
"Sekarang begitu. Transmigrasi adalah sisi gelap dari kebijakan investasi. Pemerintah belum sadar bahwa kebijakan transmigrasi dan kebijakan investasi malah memiskinkan lokal kontennya (masyarakat lokal)," imbuh dia.
Dalam transmigrasi, mustahil rasanya perselisihan antara warga lokal dan pendatang absen. Persoalan di Lampung akan terus begitu.
"Jika tidak ada kebijakan perubahan atau evaluasi terhadap hal ini, maka akan terus terjadi. Apalagi, tingkat kesenjangan ekonomi seperti saat ini," imbuh dia.