Danrem Garuda Hitam Nyatakan Tidak ada Pemotongan Anggaran Babinsa
Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf Joko P Putranto menyatakan, sudah menelusuri keluhan Sersan Dua Umar Kusuma
Penulis: Wakos Reza Gautama
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribun Lampung Wakos Gautama
TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf Joko P Putranto menyatakan, sudah menelusuri keluhan Sersan Dua Umar Kusuma, anggota Babinsa Koramil Lampung Timur mengenai tunjangan Babinsa sebesar Rp 50 ribu.
Keluhan ini disampaikan Umar di hadapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di lapangan Korem 043/Garuda Hitam, Selasa (26/4/2016).
Gatot mengira ada pemotongan anggaran prajurit dan meminta Komandan Korem mengusutnya karena diduga ada unsur korupsi.
Menurut Joko, ia sudah memanggil semua Komandan Kodim untuk memberikan penjelasan mengenai anggaran tunjangan Babinsa.
“Jadi sebenarnya tidak ada pemotongan anggaran Babinsa,” ujar Joko saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa malam.
Joko menerangkan, anggaran tunjangan Babinsa memang sebesar Rp 50 ribu.
Anggaran tunjangan itu tertulis di struk gaji bulanan. Namun, tutur dia, ada tunjangan operasional lainnya bagi Babinsa di luar struk gaji.
Ia mengutarakan, aparat Babinsa mendapat tunjangan operasional sebagai aparat teritorial dan tunjangan pendampingan.
Besarannya, kata Joko, bervariasi tergantung rayon. “Ada yang Rp 300 ribu. Kalau di Papua bisa mencapai Rp 1,5 juta,” jelas Joko.
Anggaran operasional lainnya inilah, menurut Joko, yang tidak disebutkan oleh Serda Umar dalam laporannya ke Panglima TNI.
Padahal, Serda Umar dan semua Babinsa menerima tunjangan operasional lainnya itu.
Sehingga, lanjut Joko, kesannya ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh atasannya.
“Jadi sejauh ini saya melihat tidak ada kecurangan berupa pemotongan anggaran prajurit oleh atasannya,” ungkap Joko.
Joko mengatakan, sudah menyampaikan penjelasan ini ke Panglima TNI dan Asisten Teritorial Panglima TNI.
“Babinsa itu tidak salah. Penjelasan Aster juga benar. Cuma kesan yang timbul ada pemotongan. Padahal tidak ada,” kata Joko.