Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

‎Belajar Persoalan TKI, Seruni Berharap Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi

Menurut Retno, persoalan ‎ketenaga kerjaan itu dikarenakan ada iming-iming dari pihak agen atau calo yang tidak resmi.

Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Wahid Nurdin
zoom-in ‎Belajar Persoalan TKI, Seruni Berharap Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi
Tribun Bali/Lugas Wicaksono
Keluarga memperlihatkan foto Gusti Putu Ayu Susianti di teras rumahnya Banjar Dinas Kloncing, Desa Kerobokan, Sawan, Buleleng, Bali, Rabu (20/4/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Anggota Seruni (Serikat Perempuan Indonesia) Bali, Retno Dewi‎ yang turut hadir dalam pertemuan dari tujuh keluarga korban 13 TKW angkat bicara mengenai nasib para TKW.

Menurut Retno, persoalan ‎ketenaga kerjaan itu dikarenakan ada iming-iming dari pihak agen atau calo yang tidak resmi.

Kemudian, dapat merekrut orang banyak (warga) dan mempekerjakan tanpa tidak diketahui oleh Pemerintah.

Persoalan ke 13 TKW, kata dia, adalah persoalan pengurusan Visa.

"Jadi persoalannya itu pengurusan visa ketenagakerjaan yang diurus di Malaysia. Itu kan tidak boleh. Nah, ini yang mengurus calo atau agen," kata dia, Sabtu (30/4/2016).

"Akhirnya yangperlu ditekankan saat ini ialah bagaimana pemerintahan Bali mensosialisasikan mengenai pemberangkatan yang resmi untuk calon Tenaga Kerja di luar negeri," imbuhnya.

BERITA REKOMENDASI

Persoalan ke 13 TKW diakuinya, ialah dikarenakan adanya pelaporan bahwa dipekerjakannya warga Bali itu dikarenakan adanya beberapa persoalan.

Sepertinya ‎halnya, persoalan gaji yang 'disunat' dan juga pekerjaan tambahan yang tidak relevan dari majikannya.

"Nah akhirnya ketahuan bahwa pengurusan Visa mereka bermasalah. Itu pangkal pokoknya," ungkapnya.

Pengurusan visa sendiri, biasanya seorang calo atau agen TKI/TKW akan memberikan kemudahan terhadap calon pekerja.

Artinya, pekerja itu hanya disuruh membayar dengan nominal sekian dan akan bekerja di suatu tempat.


Dan akhirnya, berangkat tanpa membawa visa ketenagakerjaan. Alias visa itu baru diurus di negeri Jiran Malaysia.

"Akhirnya persoalan inilah yang harus diperhatikan pemerintah. Sebab harusnya ada sosialisasi mengenai hal tersebut," tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas