Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNNEWS.COM, MEMPAWAH - Ketua RT 01/ RW 03, Mursalin (39) mengaku sejak adanya peninjauan dari pemerintah pusat, ia diminta pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, untuk melakukan pendataan lokasi yang akan terkena dampak rencana pembangunan Jembatan Kapuas 3.

"Kami sudah melakukan pendataan, ada sebanyak 17 unit rumah yang akan terkena dampak pembangunan tersebut. Itu yang sudah divalidasi," ungkapnya, Sabtu (7/5/2016)

Sementara untuk beberapa bangunan lainnya, di luar rumah tempat tinggal, seperti tempat usaha masih dalam proses pendataan.

"Positif itu 17 rumah. Kalau lahan, total yang saya data untuk laporan ke pemerintah pusat itu ada sekitar 30 hektare yang akan dibebaskan. Kalau milik warga itu lebih dari 13 hektare, sisanya sekitar 16 hektare milik perusahaan," jelasnya.

Dari titik nol rencana pembangunan Jembatan Kapuas 3 di Wajok Hilir, luas arealnya membutuhkan lebar sekitar 300 meter.

Sementara panjang dari Desa Wajok Hilir hingga ke Sungai Kapuas membutuhkan panjang sekitar 750 meter.

"Rata-rata sekitar 90 persen sudah memiliki SHM," ucap Mursalin.

Dari informasi yang disampaikan pihaknya kepada warga tentang akan adanya rencana pembangunan Jembatan Kapuas 3, Mursalin menuturkan, hingga kini warga memberikan dukungan dalam pembangunan tersebut.

"Informasi yang saya terima sementara waktu ini, mereka mendukung penuh pembangunan ini. Dan siap, jika pemerintah pusat akan melakukan pembebasan lahan dari yang mereka miliki. Namun masukan dari masyarakat, harga dapat disesuaikan, bagaimana baiknya bagi masyarakat itu sendiri," terangnya.

Warga menurut Mursalin sebenarnya masih ingin tinggal di bangunan miliknya, namun karena pembangunan tersebut merupakan proyek pembangunan pemerintah, warga setempat memberikan dukungan penuh.

"Harga belum sama sekali dibicarakan, karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Bagaimana rencana untuk pembebasan lahan ini, sementara belum ada. Yang hanya kami ketahui saat ini, untuk titik nol Jembatan Kapuas 3 itu di sini, itu saja," katanya

Di kawasan Wajok Hilir, Mursalin menegaskan harga lahan bersifat relatif. Sehingga saat ini, warga belum memiliki gambaran berapa harga yang akan ditetapkan untuk dinegosiasikan dengan pemerintah.

"Khususnya warga di RT 01/ RW 03 ini, belum ada gambaran harga. Kalau untuk perusahaan, yang saya ketahui sekitar Rp 750 ribu hingga Rp 800 ribu permeter. Itu harga yang pernah dijual ke perusahaan," paparnya.

Mursalin menuturkan, warga menaruh harapan, agar pemerintah dapat menyesuaikan harga lahan dan bangunan yang akan dibebaskan, dengan harga yang ditawarkan oleh warga sebagai pemilik lahan dan bangunan.

"Harga sedapat mungkin disesuaikan dengan keinginan warga. Itu bagaimana baiknya lah, nanti dibicarakan. Belum ada harga pasti," tuturnya.

Sembari memvalidasi data lahan dan bangunan warga yang akan dibebaskan. Selaku pengurus RT, Mursalin mengusulkan kepada warga agar sedapat mungkin sejak saat ini melakukan perincian harga yang diinginkan.

"Agar memiliki gambaran harga yang diinginkan masyarakat, agar suatu saat ketika sudah ada tawar menawar dari pihak pemerintah. Masyarakat sudah siap dengan harga maupun data atau hitung-hitungan yang tidak mengecewakan kedepannya. Jangan sampai mampu jual tapi nanti tak mampu membeli," ujar Mursalin.