TRIBUNNEWS.COM, KUPANG -  Meski mendapat teror karena menghentikan pengiriman warganya menjadi tenaga kerja keluar negeri dan melawan mafia human trafficking (perdagangan manusia), Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) Raymundus Sau Fernandez enggan melapor ke polisi.

Raymundus, Jumat (13/5/2016) malam mengaku, alasan utama dirinya tidak memroses hukum pelaku teror, lantaran sikapnya itu adalah perjuangan yang tentunya memiliki konsekwensi.

“Alasan saya tidak lapor polisi atas teror tersebut sagat sederhana. Sebuah perjuangan itu selalu ada risiko dan tentunya setiap risiko harus dihadapi,” kata Raymundus yang juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten TTU semalam.

Dikatakan Bupati termuda di NTT itu, tantangan dalam sebuah perjuangan, justru semakin memacu dan menjadi motivasi atau semangat baginya terus berjuang bagi kepentingan banyak orang khususnya rakyat yang ia pimpin.

Raymundus mengaku, bentuk ancaman yang diterimanya yakni dalam bentuk telepon dan pesan singkat melalui telepon genggamnya.

Isi pesan itu intinya akan dihabisi mirip tenaga Kerja wanita, Dolfina Abuk yang meninggal dengan kondisi tubuh penuh jahitan dan diduga kuat sejumlah organ tubuhnya telah dijual.

“Satu contoh teror yang saya terima yanki Isi pesan singkat yang berbunyi, 'hei kamu jangan sok jadi pahlawan. Kalau kamu paksa diri (melawan mafia perdagangan manusia), maka kamu akan alami hal yang sama seperti Dolfina Abuk',”kata Raymundus.

Meninggalnya Dolfina Abuk, tenaga kerja wanita di Malaysia dengan kondisi tubuh penuh jahitan, membuat pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin gencar melakukan kegiatan sosialisasi tentang human trafficking (perdagangan manusia) kepada seluruh masyarakat di wilayah itu .

Bupati TTU Raymundus Sau Fernandez, yang geram dengan kondisi jasad Dolfina Abuk langsung bertindak tegas dengan menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Pihaknya membentuk tim khusus yang beranggotakan semua pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut. (Sigiranus Marutho Bere)