Laporan Tribun Jateng, Bakti Buwono

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang, masyarakat, Polrestabes Semarang dan PT KAI melakukan pertemuan mendadak untuk mengakhiri kericuhan atau kisruh saat eksekusi di kampung Kebonharjo, Kamis (19/5/2016).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi membeberkan hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut.

Sekitar pukul 17.30 WIB, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanuddin memutuskan menarik pasukannya.

Pemkot Semarang dan tokoh masyarakat bakal mengakomodir pembongkaran rumah tidak bersertifikat dalam waktu seminggu.

"Catatannya, saya menggaransi kalau itu ada sertifikatnya tidak boleh ada pembongkaran dari PT KAI sebelum tuntas urusan ganti untung. Ini yang harus ditekankan," katanya usai negosiasi.

Selain itu, ia berterima kasih pada pihak kepolisian yang legowo menarik pasukan pada sore itu juga.

Baginya, antarsaudara tidak boleh berkelahi sendiri.

Selaku Wali Kota, Hendrar juga bertugas menjaga pernyataan atau komitmen dari warga yang ada di Kebonharjo. Ia berharap warga sudah tidak terbawa emosi.

"Ini kan sudah ada tanda dari PT KAI mana yang harus dibongkar mana yang tidak. Nanti akan kami teliti bersama warga. Untuk yang bersertifikat tetap harus diganti untung. Kalau ada tanda tapi bersertifikat tentu saja jangan dibongkar," imbuhnya.

Terkait warga yang sudah tergusur, pihaknya segera meminta Lurah setempat untuk menginventarisir warga yang terkena pembongkaran.

"Pemerintah Kota menyediakan rusunawa di wilayah Kudu. Yang mau masuk sana bisa mendaftar ke pak Lurah dan bisa ditempati pada minggu depan," ucapnya.

Bagi warga yang rumahnya hari ini sudah dibongkar bisa segera mendaftar. Selama dua hari ini pihaknya juga menyediakan dapur umum untuk warga. (*)