Tabanan membuat keunggulan pertanian dan akan disupport oleh Badung. Dan tidak hanya pertanian tapi juga mengenai peternakan yang terintegrasi.

"Dasar melakukan PPNSB melalui daerah atau kabupaten itu dikarenakan Desentralisasi otonomi kini berada di tingkat dua (Kabupaten). Sehingga, menjawab pertanyaan apabila kader atau pemimpin Provinsi bukan dari PDI Perjuangan, masih akan bisa berjalan," ucapnya, Sabtu (23/7/2016).

Alit menjelaskan, yang menjadi tugas ialah bagaimana struktur RPJMD itu terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Sebab, banyak diketahui apabila harga ikan, misalnya saja, antara ikan Lele dan Mujair dari luar Bali (Banyuwangi) dengan mujair dan lele di Bali cukup besar perbedaan harganya dan Bali lebih mahal.

Faktor itu diketahui adalah akibat tidak adanya pabrik pakan di Bali sehingga, pengeluaran itu bertambah besar karena biaya transport dan pakan sendiri dan biaya lain dan sebagainya.

"Nantinya, kami akan membantu bibit dan menciptakan Pabrik pakan di Kabupaten-kabupaten," katanya.

Jika spirit PPNSB ini adalah merespon situasi yang berkembang. Sehingga, jangka pendeknya adalah membuat pasar. Dengan menandatangani MoU dengan pihak Hotel dan Restoran.

"Jadi PPNSB ialah alat ukur supaya ekonomi itu tidak dikuasai oleh segelintir orang. Dan jika memang berjalan, lalu masih ada rakyat kecil yang miskin di Bangli nantinya, maka tidak menjalankan PPNSB," tegasnya.

Senada dengan Alit, Arief Wibowo anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan mengamini perjuangan partainya dalam pemabgunan ekonomi di Bali.

Bali yang menjadi Pilot Project PPNSB itu lebih menyangkut soal politik anggaran yang berorientasi melakukan perubahan dan gotong royong atau mengikuti kebijakan tentang otonomi daerah.

Dia mencontohkan, dalam PPNSB sendiri ialah menggali potensi di setiap daerah untuk membangun model pembangunan yang lebih terkontrol.

Arief mencontohkan, apabila sah-sah saja, misalnya Kabupaten A membuat pabrik es dan diikuti kabupaten B, C atau D.

Akan tetapi, model pembagunan seperti itu tidak berdampak efektif dalam pembugunan daerah itu sendiri sehingga  PPNSB merupakan syarat objektif secara politik.

Kini pun, kader dipaksa oleh komando di atas untuk melakukan pola pembangunan dengan gaya PPNSB.

"Dan saat ini memang daya dukung anggaran yang dimiliki lebih terarah di Bali. Kebutuhan realistis yang digali," ujarnya. (ang)