TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tiga anggota DPRD dari fraksi Partai Hanura diperiksa KPK terkait kasus suap dari bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

Ketiga anggota fraksi Hanura tesebut adalah Patar Sitompul, Ebenejer Sitorus, dan Fanatona Warumu. Ketiganya akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Muhamad Afan dari fraksi PDI Perjuangan.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MA (M Afan, red)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Selain dari Hanura, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan saksi dari fraksi Partai Keadian Bangsa, Januari Siregar. Januari tercacat sebagai penasehat fraksi.

Penyidik juga akan menggali keterangan dari beberapa staf pansus PAD DPRD Sumut antara lain Hendrik Gulo, Rospita Pandiangan, Albert Sihaloho, Raymond Syaban dan Agus Suryadi.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Demokrat Muhri Fauzi Hafiz, menyerahkan uang Rp 2.500.000 ke Komisi Pemberantasan Korupsi, usai diperiksa kemarin.

Uang tersebut adalah uang pelicin dari Gatot Pujo Nugroho saat menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 dan lain-lain.

Muhri mengaku menerima uang tersebut dari staf fraksi Partai Demokrat di DPRD Sumatera Utara. Muhri mengaku menerima saja uang tersebut karena disebut 'uang sirup'.

"Saat itu tidak mengira. Jadi setelah ada pemeriksaan dari KPK baru kita tahu itu terkait (suap)," ungkap Muhri.

Sebelumnya KPK menetapkan tujuh tersangka baru pengembangan suap menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019 dari Gubernur Sumatera Utara.

Tujuh tersangka baru tersebut adalah Muhammad Afan dari fraksi PDI Perjuangan 2014-2019, Budiman Pardamean Nadapdap dari fraksi PDI Perjuangan periode 2009-2019, Guntur Manurung dari fraksi Partai Demokrat 2009-2019.

Kemudian Wakil Ketua DPRD Zulkifli Efendi Siregar dari fraksi Partai Hanura 2014-2019, Bustami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2009-2014, Zulkifli Husein dari fraksi Partai Amanat Nasional 2009-2019, Parluhutan Siregar dari fraksi Partai Amanat Nasional periode 2009-2019.