TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Penataan pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dipastikan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun demikian, para pedagang hingga kini masih belum mendapat kepastian lahan berdagang seusai direlokasi.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menegaskan, pihaknya tetap akan memikirkan nasib pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu. Melihat para pedagang tersebut memiliki Kartu Bukti Pedagang (KBP), dan Kartu Bukti Retribusi (KBR).

"Nanti ya tentu kita akan bicarakan. Bagaimana setelah direlokasi, mereka tetap bisa menghidupi keluarganya dengan cara yang legal," kata Haryadi, Minggu (31/7/2016).

Adapun solusi yang akan ditawarkan kepada para pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu, salah satunya ialah memindahkan mereka ke pasar tradisional lain.

Yang jelas, menurut Haryadi, solusi yang ditawarkan harus berupa pemberdayaan pedagang.

Dia pun mengatakan, pada pekan ini akan menemui PT KAI dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Pada kesempatan itu, dia tak hanya akan membahas waktu pelaksanaan relokasi, melainkan juga nasib pedagang setelahnya.

"Ujung pembicaraannya memang waktu pelaksanaan, tapi mekanismenya bagaimana. Bagaimana setelahnya. Yang penting itu," tegas Haryadi.

Ketua Paguyuban Manunggal Karsa, Rudi Tri Purnama mengaku keberatan apabila pedagang yang berada di bawah paguyubannya dipindah ke pasar tradisional lain.

Sebab dia meyakini jika pindah ke sana, penghasilan yang didapat tidak menguntungkan.

"Kita tetap maunya berdagang di sini, di Jalan Pasar Kembang. Di sini sumber nafkah kita. Kita menolak kalau dipindah ke pasar tradisional," ucap Rudi.

Dia pun meminta unsur Pemkot Yogyakarta maupun instansi terkait lainnya bersedia menemui pihaknya untuk membicarakan solusi terbaik.

Jika solusi yang ditawarkan tanpa kesepakatan seluruh pihak, dia menilai akan ada pihak yang dirugikan.

"Harusnya Pemkot, Pemda, atau KAI mau turun bertemu dengan kita. Kita saling terbuka cari solusi terbaik, intinya jangan sepihak kalau memutuskan," katanya.

Manajer Humas PT KAI Daops VI, Eko Budiyanto kembali menegaskan, pihaknya belum dapat memastikan tersedianya kompensasi bagi pedagang ketika nantinya dipindah.

Bahkan jika ada, PT KAI tidak akan menyampaikan ke masyarakat umum.

"Saya nggak tahu akan ada uang kompensasi atau tidak. Yang jelas PT KAI hanya ingin menertibkan aset yang dikelola PT KAI," ujar dia. (mrf)