Dia menambahkan, di Banyuwangi telah dan akan terus berupaya menjalankan instruksi pemerintah pusat tersebut. Kreativitas program didorong dengan tetap patuh pada peraturan.

Semua program difokuskan pada peningkatan pendapatan warga dan memperkecil memperkecil disparitas atau kesenjangan antarwarga. 

Misalnya, keberadaan program UGD Kemiskinan, berbagai program fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), beasiswa Banyuwangi Cerdas, pengiriman sarjana-sarjana terbaik untuk menjadi pengajar di pelosok desa, dan pembangunan infrastruktur jalan dan penunjang pertanian.

”Perlahan tapi pasti terus kemi perbaiki. Misalnya soal kesenjangan sosial seperti ditekankan Presiden dalam pidato tersebut. Ini pekerjaan rumah berat, karena banyak faktor saling berimpitan, baik itu soal ekonomi, pendidikan, maupun kultur. Indeks ketimpangan kami atau gini ratio sudah turun dari menjadi 0,29 pada 2015 dari sebelumnya 0,32. Tahun ini kami targetkan jadi 0,28. Semakin mendekati 0 semakin baik,” ujar Anas.

Demikian pula pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi naik dari Rp20,8 juta (2010) menjadi Rp 37,53 juta (2015).

”Menjadi tugas berat ke depan untuk bersama-sama memperbaiki kekurangan yang ada, terutama soal kesenjangan sosial. Saya melihat ini masih jadi problem terberat Banyuwangi, sehingga perlu banyak pihak untuk menyelesaikannya, untuk membagi habis semua tugas,” pungkas Anas. (surya/haorrahman)‎