TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Polda Sumatera Selatan diharapkan untuk tuntas mengusut jaringan Aiptu MA yang ditembak mati oleh aparat.

Aiptu MA, Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Palembang diberitakan beberapa waktu lal ditembak polisi dari Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan.

Kanit Narkoba ditembak lantaran diduga mengawal transaksi narkoba jenis sabu sebesar 1 kilogram.

"Polda Sumsel harus telusuri jaringan Aiptu MA untuk menunjukkan keseriusan Polri dalam upaya pembersihan institusi. Kejadian ini sungguh membuat citra polisi semakin tidak baik di masyarakat," ujar politikus PKS, Aboebakar Alhabsy, Jumat (19/8/2016).

"Ada Kanit Narkoba yang seharusnya memburu pedagang narkoba malah mengawal transaksi narkoba. Kejadian ini seolah membenarkan testimoni Freddy Budiman, bahwa banyak banda yang dibekingi oknum aparat sehingga aman dalam menjalankan transaksi," sesal Aboebakar.

Penelusuran jaringan Aiptu MA, lanjutnya, sebaiknya dilakukan oleh provost atau diserahkan kepada BNN untuk menghindari konflik kepentingan.

Penelusuran dapat dilakukan dengan melihat aliran transaksi keuangan yang dilakukan oleh Aiptu MA, dapat pula dilihat dari SMS dan pola komunikasi lain yang digunakannya.

"Keseriusan aparat dalam menelusuri jaringan mafian narkoba yang demikian akan menjadi kredit point dalam penilaian oleh masyrakat," Aboebakar menegaskan kembali.

Diberitakan tribun Sumsel, Wakpolresta Palembang, AKBP Iskandar F Sutisna didampingi oleh Kasat Res Narkoba, Kompol Rocky Marpaung menjelaskan terkait tertangkapnya oknum polisi yang diamankan oleh Ditnarkoba Polda Sumsel terkait peredaran narkoba.

Menurut Iskandar MA merupakan anggota yang bertugas di Sat Res Narkoba Polresta Palembang berpangkat Aipda.

"Jadi pangkatnya ini Aipda bukan perwira. Bukan juga Kanit ataupun Katim seperti dipemberitaan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Iskandar menegaskan, jika ia tak akan menghalangi proses dari penyelidikan anggota Polda Sumsel.

Ia berkomitmen, jika siapapun orang yang terlibat dalam transaksi narkoba harus ditindak secara tegas.

"Kita biarkan penyidik melakukan tugasnya dulu, disana MA juga sudah menjalani tes urine dan hasilnya negatif. Selanjutnya kitakan ada kode etik, jadi kita sidangkan. Jika memang benar salah, tidak menutup kemungkinan MA akan kita PTDH," tegasnya.