TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak adanya rekomendasi dari Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Cabub Buton dinilai menodai berlangsungnya kompetisi fair di Pilkada Buton 2017.

La Jono, Koordinator gerakan Selamatkan Demokrasi Buton (SERABUT) menilai, posisi politik PBB sangat menentukan perolehan dukungan kursi DPRD Buton kepada calon alternatif di luar petahana dalam Pilkada Buton 2017.

Namun, keputusan DPP PBB untuk tidak mengeluarkan rekomendasi, menurutnya semakin memperkuat posisi petahana, Umar Samiun sebagai calon tunggal Bupati Buton dalam Pilkada 2017.

“Posisi yang seolah-olah netral dari PBB ini, sebenarnya adalah design untuk memuluskan calon tunggal yaitu Umar Samiun,” ujar La Jono melalui surat elektronik kepada Tribunnews.com, Selasa (20/9/2016).

Sikap politik PBB seperti itu menurutnya menodai harapan masyarakat bagi berlangsungnya kompetisi fair di Pilkada Buton 2017.

Dikatakannya, jargon-jargon PBB untuk penegakkan hukum yang adil, dengan sikap politik ini, menjadi penegakan hukum yang tidak adil.

“Bagaimana rakyat bisa memilih pimpinannya dengan fair dan adil, jika partai politik yang katanya penyalur aspirasi tidak menangkap aspirasi masyarakat yang menginginkan pimpinan alternative. Dan PBB justru memegang peranan kunci pada persoalan ini,” ujar La Jono.

Untuk diketahui, DPC PBB Kabupaten Buton sebelumnya mengusung H Hamin dan La Ode Darwin sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Buton dalam Pilkada Buton 2017.

Usai rapat pleno, pengurus DPC PBB Kabupaten Buton kemudian menyerahkan berkas ke DPW hingga DPP untuk mendapatkan rekomendasi.(*)