TRIBUNNEWS.COM, BENGKULU - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbagi kiat untuk membasmi korupsi kepada pegawaidan pimpinan Pemprov Bengkulu.

Risma dihadirkan dalam acara Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi di Provinsi Bengkulu bersama dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Rabu (21/9/2016).

Tri Rismaharini yang hadir sebagai motivator, mengajak provinsi Bengkulu untuk segera menggunakan sistem E-Government, mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.

Menurut Risma, Surabaya adalah kota pertama yang menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik/E-Procurement, sejak tahun 2003 ini telah dilakukan untuk mencegah berbagai praktik korupsi.

Hal ini juga dapat bermanfaat menghemat anggaran pembangunan daerah, sehingga semua pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

“Surabaya menyusun anggaran dan pengelolaan pengendalian keuangan, semuanya menggunakan sistem elektronik, karena bisa menghemat anggaran hingga ratusan miliar,” ujar Risma sapaan akrab Tri Rismaharini saat menjadi pembicara pada Koordinasi Supervisi KPK di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu, Rabu(21/9/2016)

Risma mengakui, bahwa dari pertama kali menjabat dalam pemerintahan di Kota Surabaya ia memanfaatan kecanggihan teknologi informasi (TI) yang sangat berkembang cukup pesat. Keterbatasan dana bukan halangan untuk membangun, karena itu kita manfaatkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan jaringan internet guna melakukan efisiensi pada e-Government.

“Sebagai contoh untuk proses perizinan di bidang kesehatan, pendidikan, perkantoran, dan lain sebagainya, kita gunakan sistem online. Untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), rapot online, di dunia pendidikan kita mampu menghemat Rp 3 miliar tiap tahunnya,” ungkap Risma yang sudah dua periode menjabat sebagai Walikota Surabaya. (Dimas)