TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Keberhasilan Provinsi Gorontalo mewujudkan swasembada pangan khususnya jagung, menjadi perhatian dari tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Badan Legislasi DPR RI yang diketuai Firman Soebagyo, menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai satu di antara daerah prioritas pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

“Gorontalo ini salah satu lumbung produksi jagung, karenanya kami ingin mendengar dan menggali informasi secara langsung dari pemerintah daerah, terkait keberhasilan swasembada jagung yang dicapai daerah ini,” kata Firman saat melakukan kunjungan di Gorontalo seperti dalam keterangan yang diterima, Minggu (25/9/2016).

Menurut Firman, Baleg DPR RI mendapatkan masukan dari daerah terkait UU Nomor 18 Tahun 2012, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan yang lebih maksimal.

“Perencanaan kedaulatan pangan harus dimulai dari daerah-daerah, dengan demikian kita bisa mengetahui mana saja yang perlu direvisi atau di amandemen, demi tercapainya ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, untuk mencapai kemandirian pangan di Provinsi Gorontalo, melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung (BKPPIJ) Provinsi Gorontalo.

Badan ini menurutnya, terus berupaya keras dalam membantu petani untuk bertani jagung sejak masa pembibitan hingga pemasaranya.

“BKPPIJ ini terus mengawal para petani jagung dalam meningkatkan produksi jagu asli Gorontalo yaitu jagung pulut, jagung motoro kiki dan jagung manis. Alhamdulillah tahun ini kami berhasil mencetak area tanam seluas 200 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai satu juta ton,” kata Idris Rahim.

Selain itu, menurutnya, Pemprov Gorontalo juga secara konsisten berupaya untuk meningkatkan produksi beras melalui program pencetakan sawah baru sejumlah 9 sampai 10 ribu hektar di wilayah Kabupaten Pohuwato.  

Kemudian membangun lumbung pangan sejumlah 54 lumbung yang tersebar di lima kabupaten dengan stok beras yang saat ini mencapai 35 ton, penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat melalui Gapoktan dengan dana yang dikelola hingga 2016 telah mencapai 9,2 miliar rupiah.

Kemudian pengembangan desa mandiri pangan di 39 desa dengan nilai uang bergulir sebesar 4,8 miliar.

Pengembangan kawasan mandiri pangan di 15 desa dengan anggaran tahun 2016 sebesar 500 juta, serta pengembangan rumah pangan lestari sejumlah 100 kelompok di 30 desa.