40 Ribu Warga Brebes Terancam Kehilangan Hak Suara di Pilkada Mendatang
- Puluhan ribu warga dipastikan tidak bisa berpartisipasi untuk menggunakan hak suara pada Pilkada Brebes Februari 2017 mendatang.
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto
TRIBUNNEWS.COM, BREBES - Puluhan ribu warga dipastikan tidak bisa berpartisipasi untuk menggunakan hak suara pada Pilkada Brebes Februari 2017 mendatang.
Warga yang terancam kehilangan hak suara itu merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI). \
Berdasarkan data yang direkap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes, ada sekitar 40 ribu warga Brebes yang menjadi TKI.
Para TKI yang ada di sejumlah negara tersebut rata-rata kontraknya selama dua tahun.
Sehingga bersamaan pelaksanaan pilkada mereka tidak dapat izin pulang untuk menggunakan hak pilihnya.
Ketua KPU Brebes, Muamar Riza Pahlevi menyatakan KPU tidak menyediakan Tempat Pemilihan Suara (TPS) bagi TKI di luar negeri.
"KPU tidak bisa menjangkau pemilih TKI di luar negeri karena tidak menyediakan TPS di luar negeri," ucapnya, Minggu (16/10/2016).
Kondisi tersebut, berbeda saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Saat pemilihan presiden, TPS disediakan untuk mengampu pemilih di luar negeri, baik TKI maupun warga yang mengambil studi.
Meskipun demikian, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan membujuk para TKI agar pulang saat Pilkada Brebes 15 Februari 2017 mendatang melalui media sosial.
Selain berada di luar negeri, sekitar 25 persen warga Brebes juga berada di luar daerah atau tengah merantau. Pihaknya mengaku terus melakukan sosialisasi pilkada kepada perantauan dengan mendatangi kota besar maupun melalui media sosial.
KPU Brebes menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 77 persen. Target itu meningkat dari target Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu yang hanya sekitar 60 persen.
"Media sosial menjadi sarana yang efektif, untuk melakukan sosialisasi dan berharap tingkat partisipasi pemilih meningkat," imbuhnya.(*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.