Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalbar Tuntut Pemilukada Tanpa Isu SARA
Sekitar 200 aktivis dari 12 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalbar menggelar aksi damai memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Sekitar 200 aktivis dari 12 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalbar menggelar aksi damai memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Aksi berlangsung di bundaran Monumen Sebelas Digulis Kalimantan Barat, Jalan Jend A Yani, Pontianak, Jumat (28/10/2018) sekitar pukul 08.39 WIB.
Selain berorasi di Bundaran Monumen Sebelas Digulis Kalimantan Barat, para aktivis kemudian menuju Kantor KPU Kalbar dan Kantor DPRD Kalbar yang juga berada di Jalan Jend A Yani.
Satu di antara orator, Abdul M menuturkan pihaknya menginginkan Pemilukada yang akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia, bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
"Dan di sisi lain, penyelenggara pemilu diharapkan bisa betul-betul mensosialisasikan dan mengawal penyelenggaraan pemilu hingga selesai," ujarnya di sela-sela aksi, Jumat (28/10/2016).
200 aktivis dari 12 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalbar menggelar aksi damai memperingati Hari Sumpah Pemuda di bundaran Monumen Sebelas Digulis Kalimantan Barat, Jalan Jend A Yani, Pontianak, Jumat (28/10/2018) sekitar pukul 08.39 WIB. TRIBUN PONTIANAK/TITO RAMADHANI
Selain itu aktivis HMI ini juga menegaskan agar tidak ada isu SARA yang dimainkan oleh segelintir orang aktor politik.
"Agar Kalimantan Barat ini bisa tenang, kita tahu Kalbar ini merupakan tiga tertinggi daerah rawan konflik. Kami tidak menginginkan Kalbar ini terpecah belah," tegasnya.
Pihaknya menginginkan agar penyelenggaraan Pemilukada di Kalbar, dapat diselenggarakan dengan damai, berintegras serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jujur.
"Kami turun hari ini menuntut itu, kami mendesak KPU untuk menyebarluaskan sosialisasi ke pelosok-pelosok, agar tidak tergoncang, termakan isu-isu SARA. Kami menginginkan juga kepada Bawaslu dan pihak kepolisian agar mengawal dan menindak tegas, oknum dan pihak yang menyelenggarakan kontes pemilu ini tidak dengan benar," kata dia.