TRIBUNNEWS.COM, KERINCI - Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kerinci menuai pertanyaan sejumlah Calon Kepala Desa (Cakades).

Walaupun tak diungkapkan secara terbuka, namun para Cakades mempertanyakan adanya sejumlah uang yang mesti diberikan saat mendaftar.

Sejumlah Cakades diminta membayar uang oleh panitia Pilkades di masing-masing desa untuk proses berlansungnya pesta demokrasi tingkat desa itu.

Informasi yang berhasil diperoleh Tribun di lapangan meskipun tak semua desa dipungut biaya, namun sebgain besar memungut dana dari Cakades mulai dari Rp500 ribu sampai Rp10 juta per Cakades.

Sedangkan di Kabupaten Kerinci terdapat 40 desa yang akan menggelar Pilkades.

Sesuai ketentuan Pilkades, dalam satu desa minimal ada tiga orang Cakades dan maksimal 5 orang Cakades yang akan bertarung. Sedangkan waktu pembayarannya uang tersebut pada masa pendaftaran.

Karena melihat calon lain membayar, sehingga semuanya Cakades terpaksa mengikuti.

Seperti diungkapkan seorang calon Kades Koto Petai, Kecamatan Danau Kerinci mengatakan dirinya mau tidak mau harus mengikuti dua Cakades lainnya yang membayar uang Rp3 juta saat pendaftaran.

Karena sebelumnya telah disampaikan juga panitia kalau uang itu untuk sumbangan demi kelancaran Pilkades.

"Uang itu tidak disebut untuk pedaftaran tapi sumbangan, untuk kelancaran pelaksanaan. Katanya ada dana desa, tapi belum keluar, karena ada kendala belum ada Pjs Kades waktu itu," kata Cakades yang tak mau namanya ditulis.

Ia mengatakan sebelumnya sudah pernah calon lain menanyakan soal dasar pembayaran uang ini.

Namun, kata dia, jawaban panitia mengakui dana itu tak ada paksaan. Hanya untuk kelancaran Pilkades.

"Kanti-kanti ado yang suka ado yang idak. Uang Rp3 juta bukannyo sedikit. Tapi iya kita berikan juga saat mendaftar, kita menurut bae," katanya kepada Tribun, Jumat (11/11/2016).

Calon lainnya dari desa Koto Petai mengatakan hal yang sama.