TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai belum mau menandatangani APBD-P 2016 lantaran menurutnya ditemukan miliaran jumlah anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Tumai, hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, ada sejumlah anggaran yang dianggapnya janggal.

Tumai menyebut anggaran itu tidak jelas. Sebab, anggaran tersebut, sebelumnya tidak pernah muncul dalam rapat pembahasan anggaran.

"Kami belum bisa mengetok anggaran tersebut karena banyak pembengkakan anggaran yang tidak jelas pertanggung jawabannya. Ini bahaya dan merugikan negara," kata politikus PDI Perjuangan tersebut dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (17/11/2016).

Tumai menjelaskan, anggaran-anggaran tersebut jumlahnya sangat besar mencapai puluhan miliar rupiah.Seperti misalnya, pembelian excavator yang awalnya Rp 5,2 miliar membengkak menjadi Rp 24,6 miliar.

Biaya pengadaan tanah, yang tidak pernah dianggarkan tiba-tiba muncul sebesar Rp1,7 miliar. Begitu juga dengan biaya modal jalan irigasi Rp 27,3 miliar yang tadinya tidak dibahas dan dianggarkan.

DPRD juga menemukan adanya pembengkakan anggaran pembelian tanah untuk bangunan jalan dari Rp 49,6 miliar menjadi Rp 86,5 miliar.

"Setelah dipelajari secara mendalam, banyak sekali anggaran yang tiba-tiba muncul tanpa ada pembahasan sebelumnya," tegas Tumai.

Atas dasar itu, Ketua DPRD Kota Bekasi tidak bisa serta merta menyetujui hasil evaluasi Gubernur.

Terlebih ada 2 Fraksi yaitu PDI Perjuangan dan PPP yang menyatakan perlu ada pembahasan parsial atas item-item anggaran tidak jelas  tersebut.

"Saya tidak menolak APBD-P, tapi kiranya perlu ada evaluasi yang mendalam. Saya tidak mau ini bermasalah secara hukum," tegasnya.

Tumai menyesalkan adanya isu yang berkembang jika dirinya sengaja menghambat pembahasan APBD karena ada motif lain.

"Kami justru ingin mengingatkan Pak Walikota Bekasi bahwa ada hal yang salah. Sebab sejatinya APBD itu harus ditujukan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak," kata Tumai.

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Anim Aminuddin menambahkan, perlu ada skala prioritas dalam penggunaan APBD.

"Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk dilakukan evaluasi kembali oleh Gubernur Jawa Barat, sekaligus diselaraskan dengan hasil finalisasi APBD-P 2016," tegas Anim.

Diketahui, Rapat Badan Anggaran dengan pemerintah akhirnya tetap memaksakan APBD-P disetujui tanpa ada pembahasan lebih lanjut.

Fraksi PDI Perjuangan dan PPP menyatakan menolak dan walk out dari ruang rapat. Sementara 3 orang pimpinan DPRD menandatangani APBD-P 2016, tanpa ada tandatangan Ketua DPRD. (*/Mlv)