Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Perdagangan manusia (Human Trafficking), pekerja anak, dan hantaman modernisasi di Provinsi Kaltara jadi sorotan dalam seminar Kesetaraan gender yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Rabu (14/12/2016).

Seminar ini dihadiri puluhan peserta yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas), pelajar dan mahasiswa yang ada di Provinsi Kaltara.

Yati, salah seorang peserta mengatakan, Provinsi Kaltara adalah garda terdepan Indonesia. Namun tak bisa dipungkiri sudah menjadi rahasia umum bahwa Kaltara juga menjadi perlintasan human trafficking karena panjangnya perbatasan negara yang ada di provinsi termuda di Indonesia ini.

Selain itu, diduga kuat kasus-kasus pekerja anak sudah ada terjadi di Kaltara.

"Khususnya di daerah Nunukan dan Tarakan adalah daerah yang rawan," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Sanusi mengatakan, penanganan kasus-kasus human trafficking dan pekerja anak di Provinsi Kaltara, berbeda dengan daerah lainnya dan mendapat perhatian khusus.

"Untuk Kaltara, ini memang menjadi persoalan tersendiri dalam penanganan kasus-kasus trafficking ataupun anak yang bekerja dibawah umur," ujarnya.

Hal ini, salah satunya disebabkan Kaltara jauh lebih luas dari daerah lainnya.

Sebagaimana diketahui, dari sepanjang lebih dari 1.400 kilometer garis perbatasan dengan negara tetangga yang ada di Pulau Kalimantan, lebih dari 1.000 kilometer ada di Provinsi Kaltara.

Dan masalahnya, perbatasan sepanjang ini, hanya diawasi personel TNI dengan jumlah yang cukup terbatas.

Belum lagi bicara kondisi medan yang masih berupa hutan-hutan tanpa akses jalan yang memadai.

Bagi para pelaku, kondisi yang ada ini tentunya sebuah kemudahan dalam menjalankan aksinya.

"Ini memang sebuah kesempatan, dan memang longgar untuk melaksanakan maksud-maksud seperti itu," tandasnya.