TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sedikitnya 458 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lingga, Alias Wello di areal persawahan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Jumat (30/12/2016). Mereka diambil sumpahnya menghadap ke sawah dengan pemandangan hamparan tanaman padi yang menghijau.

“Lokasi ini sengaja saya pilih sebagai tempat pelantikan karena mengandung banyak makna. Pertama, di sini ada tanda – tanda kehidupan baru. Sejak masa kejayaan Kerajaan Riau Lingga pada abad ke – 18, baru kali ini Lingga punya sawah. Kedua, ada filosofinya,” ungkap Bupati Lingga, Alias Wello dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Jumat (30/12/2016).

Menurut Alias, padi yang ditanam di sawah dan nasinya dimakan setiap hari, mengajarkan filosofi hidup “semakin berisi, semakin merunduk”. Filosofi padi ini, merupakan nasehat yang patut diteladani, bahwa manusia tidak sepantasnya sombong hanya karena memiliki kelebihan, baik karena keilmuan, harta maupun jabatan.

“Filosofi padi ini mengajarkan kita agar hidup di bumi ini, tidak boleh sombong dan menganggap remeh setiap orang. Apabila kita memiliki keilmuanatau jabatan, maka hendaklah senantiasa menjaga sifat kerendahan hati,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Kamis (29/12/2016), mantan Ketua DPRD Kabupaten Lingga itu, juga melantik dan mengambil sumpah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga dan 17 Camat serta Lurah di Komplek Makam Merah Daik Lingga, tempat bersemayamnya Yang Dipertuan Muda Riau ke – X, Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi.

Lokasi pelantikan di areal makam itu, ia pilih untuk menunjukkan sekaligus mengingatkan para pejabatnya pada wujud sebuah kematian kelak, seperti yang ada di depan mata mereka. Semua manusia termasuk juga pejabat harus menyadari bahwa hal yang paling dekat dengannya adalah kematian.

“Jabatan itu amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Karenanya, manfaatkan amanah itu seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai jabatan yang diemban. Bila kita baik, maka akan dikenang baik lah sampai keturunannya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, gunakan amanah sebaik - baiknya dalam waktu yang singkat ini,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Awe sapaan akrab Bupati Lingga ini kembali menyinggung mengenai fitnah yang menerpanya terkait kegiatan pencetakan sawah di Desa Sungai Besar itu. Ia dilaporkan oleh Riau Corruption Watch ke KPK dengan tuduhan melakukan korupsi dan kegiatan illegal logging pada kegiatan pencetakan sawah di Desa Sungai Besar tersebut.

“Bagaimana mau korupsi? Saya cetak sawah di Desa Sungai Besar ini, tidak ada menggunakan uang pemerintah, baik dalam bentuk APBD maupun APBN. Lahan yang kita pakai juga milik masyarakat, bekas kebun karet yang sudah terbakar. Tidak ada sebatang kayu pun yang keluar, apalagi dijual. Jadi, illegal logging-nya dimana?” tanyanya.

Soal keterlibatan Ady Indra Pawennari, Direktur PT. Multi Coco Indonesia dalam kegiatan pencetakan sawah itu, Awe menjelaskan bahwa keterlibatan sahabatnya itu, karena panggilan jiwa untuk membantu pemerintah mewujudkan Lingga menjadi lumbung padi. Sebagai peraih anugerah Pahlawan Inovasi Teknologi, Ady ingin mendedikasikan keahliannya menjadikan lahan – lahan tidur di Lingga sebagai lahan produktif penghasil bahan pangan.

“Seharusnya kita patut bangga dan berterima kasih kepada pak Ady yang mau bekerja tanpa pamrih untuk Lingga. Beliau bekerja tulus untuk membangkitkan sektor pertanian di Lingga. Saya pastikan, tidak ada uang APBD maupun APBN yang mengalir ke rekeningnya terkait pencetakan sawah di Desa Sungai Besar,” tuturnya.

Mengenai pencetakan sawah di Desa Bukit Langkap dan Desa Resang yang dibiayai Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Mabes TNI AD, Awe mengatakan bahwa posisinya sebagai kepala daerah hanya merekomendasikan lahan. Keputusan penetapan lokasinya ditentukan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan hasil Survey Investigation Design (SID) oleh universitas atau perguruan tinggi yang ditunjuk.

“Posisi saya sebagai kepala daerah hanya menerima sawah yang sudah dicetak. Pelaksananya di lapangan adalah Mabes TNI AD. Jadi, Bupati tidak bersentuhan dengan anggaran dan pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, saya sangat menyayangkan atas munculnya berita fitnah ini,” tambahnya.