Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan memanggil bupati dan wali kota se Jawa Tengah menyusul tertangkap tangannya Bupati Klaten Sri Hartini.

"Senin mendatang saya mau mengumpulkan bupati dan wali kota se Jawa Tengah di Magelang. Saya mau mendengarkan tanggapan mereka soal kasus operasi tangkap tangan Bupati Klaten," kata Ganjar saat memberi pengarahan seluruh pimpinan dan staf SKPD Pemkab Brebes di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis (5/1/2017).

Sejak petugas KPK menangkap tangan Bupati Klaten Ganjar kembali mengingatkan melalui grup WhatsApp kepala daerah se Jateng untuk selalu mengingat ketika mereka dilantik.

"Apakah masih ingat pelatihan di KPK? TOT di Kuningan, Jabar? Apakah masih ingat pakta integritas? Saya mau itu saja ketika nanti tak kumpulkan, kalau masih ingat, ya harus komitmen," ia menegaskan.

Mengenai praktik jual beli jabatan melalui mekanisme mutasi, menurut Ganjar, pola assesment pada di semua pejabat seperti Pemprov Jateng perlu menjadi contoh.

Ganjar menegaskan penempatan jabatan Eselon II hingga III dan IV di Pemprov Jateng sama sekali tak ada uang setoran atau lainnya.

Mantan anggota Komisi II DPR RI ini meminta jika ada masyarakat mengetahui pejabat yang membayar untuk duduk di jabatan tertentu dapat melaporkan ke dirinya.

"Enggak ada setoran buat saya. Haram bagi saya. Bos kok minta setoran, ndeso, kuno! Apa sih yang mau dicari? Mati juga enggak dibawa, paling duitnya juga hanya buat beli kain mori (kain kafan) sama tanah kuburan, kalau memang tanahnya beli," kritik Ganjar.

Ia mendesak jika masih ada jual beli jabatan dan setoran kepada pimpinan, makelar perizinan, dan pungutan liar di Pemkab Brebes untuk segera bertobat, karena KPK sering mengamati Jateng.

"Saya yakin di semua ini masih ada, tapi harapan saya enggak melakukan. Kalau yang masih, saya di provinsi mewakili pemerintah pusat, mohon tobatlah, tobat, tobat, dan tobat," Ganjar mendesak.