TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Sejumlah kios di tempat relokasi Pedukuhan Mancingan XI di kawasan Parangtritis Baru, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul, yang ditempati sejumlah warga memunculkan polemik.

Pasalnya sejumlah pemakai kios di lokasi tersebut mengaku mengantongi surat kekancingan dari Keraton Ngayogyakarta.

Padahal sebelumnya mereka tidak memiliki surat kekancingan. Karena itu surat kekancingan tersebut diduga kuat palsu.

Sementara surat itu menurut warga diurusi seseorang, yang mengaku bagian dari Panitikismo.

Menurut penghuni kios berinisial S, setidaknya terdapat tiga warga penghuni kios di komplek tersebut yang mengurus surat kekancingan.

Surat itu menurut dia diurusi warga bernama Edi, suami dari wanita setempat yang juga tinggal di salah satu kios.

Karena diajak Edi, sejumlah warga termasuk S tertarik mengurus surat kekancingan.

Agar jika sewaktu-waktu mereka diperkarakan sudah tidak bermasalah, karena sudah mengantongi surat kekancingan.

"Saya tidak berani tanya ke Edi, surat (kekancingan) ini asli atau palsu," ujarnya, Selasa (31/1/2017).

Menurut ibu yang sudah dua tahun menempati kios di sana, dia mengaku hanya ikut-ikutan mengurus surat kekancingan.

Dia beralasan karena tak tahu seluk beluk hukum pertanahan, termasuk surat kekancingan.

Baca: 2.000 Massa Kawal Kesaksian Rizieq Shihab, Polisi Amankan Tiga Lokasi

Cuma karena dia sekeluarga tidak memiliki tempat tinggal lainnya, tawaran mengurus surat kekancingan yang dicetuskan Edi dia setujui.

"Dulu syarat-syarat mengurus surat kekancingan hanya menyerahkan foto, fotocopy KK, dan fotocopy KTP," jelasnya.

Dari surat kekancingan yang dia perlihatkan ke Tribun Jogja (Tribunnews.com Network), terpampang jelas jika surat kekancingan tersebut tertanggal 16 September 2016.

Sementara total biaya yang diperuntukkan buat mengurus surat tersebut keseluruhan berjumlah Rp 2 juta.

Cuma karena keterbatasan biaya, S mengaku baru membayarkan Rp 600 ribu untuk mengurus dokumen, dan Rp 100 ribu untuk mengurus nama.

Selain itu, dia juga mengaku masih ditagih iuran per bulan Rp 50 ribu.

"Cuma dua bulan ini saya tidak lagi membayar iuran (Rp 50 ribu)," ungkapnya.

S bercerita tidak lagi membayar iuran Rp 50 ribu karena mendapat saran dari saudaranya yang bekerja di Keraton Ngayogyakarta.

Karena saudaranya yakin surat kekancingan yang diberikan Edi palsu.

"Dulu saat membayar iuran bulanan, saya tidak pernah diberikan kwitansi. Padahal sebelum mengurus (surat kekancingan), sempat dijanjikan diberikan kwitansi saat membayar iuran," bebernya.

"Kalau saya di sini hanya berprofesi sebagai pemulung, dan saya sudah tinggal di Parangtritis sudah 15 tahun," ceritanya.

Hingga berita ini diunggah Tribun Jogja belum berhasil menghubungi Edi maupun pihak Keraton Ngayogyakarta.