TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Kecemasan kini membayangi ratusan GTT dan PTT di Surabaya pascaalih kelola pendidikan SMA/SMK.

Karena amanah UU 23 tahun 2014, pendidikan jenjang itu dialihkelolakan dari kabupaten kota ke provinsi.

Tidak hanya di Jatim, di seluruh Indonesia juga pendidikan SMA/SMK diambil alih yang sama.

Namun karena regulasi tersebut, kini berdampak pada sistem penggajian bagi GTT PTT di Surabaya.

Surabaya selama ini menerapkan pendidikan gratis di jenjang pendidikan itu dengan semua didanai APBD melalui Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah).

Rata-rata Bopda Surabaya dianggarkan lebih dari Rp 100 miliar setahun.

Tidak saja cemas untuk menghidupi keluarga, bagi GTT dan PTT laki-laki.

Tapi menurut Koordinator PTT GTT Surabaya, Eko Mardiyanto, mereka cemas jika tak sanggup membayar cicilan motor.

"Rata-rata GTT itu ambil cicilan motor juga. Kalau sampai tak gajian, cicilan motor bakal tak terbayar. Ini teman-teman mukai khawatir. Mudah-mudahan keadaan bisa kembali," kata Eko Mardiyanto, Koordinator PTT GTT Surabaya.

Eko yang juga seorang PTT bisa merasakan dampak penerapan UU Pemerintah Daerah itu. Apalagi selama ini mereka biasa menerima gaji UMK Surabaya di atas Rp 3 juta.